Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
"Dalam UU ini juga diatur yang berkaitan dengan pengaturan lintas data, khususnya lalu lintas data negara. UU ini juga menjaga kedaulatan data, di sisi lain, juga memastikan membuka peluang agar ramah terhadap inovasi dan bisnis," terang Johnny.
Baca Juga: Surat dari Jokowi ke DPR untuk bahas omnibus law akan selesai dalam minggu ini
Sayangnya, Johnny tak membeberkan dengan lebih rinci terkait RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Dia menyebut, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dengan DPR. Meski begitu, dia juga memastikan akan membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan, pendapat atau masukan atas RUU ini.
Sejauh ini, dari draft yang disusun oleh pemerintah. RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan terdiri dari 15 bab dengan 72 pasal.
Johnny juga tak menetapkan target kapan UU Perlindungan Data Pribadi akan diterbitkan. Namun, dia menyebut, UU Perlindungan Data Pribadi sudah mendesak dimiliki mengingat kehidupan global hingga ekonomi telah bertransformasi ke kehidupan era digital.
Sejauh ini, sudah terdapat 126 negara yang sudah memiliki UU perlindungan data atau general data protection regulation (GDPR), dan terdapat 4 negara di ASEAN yang memiliki GDPR.
"Bila ini [UU Perlindungan Data Pribadi] selesai, maka Indonesia jadi negara kelima di ASEAN yang memiliki UU Perlindungan Data, khususnya Perlindungan Data Pribadi," kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
