Wapres Gibran Diantara Mundur & Makzul, Ini Cara Pemilihan Penggantinya Sesuai UU

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Isu pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus berhembus usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. DI sisi lain, parlemen juga ingin memakzulkan Gibran dari jabatan Wapres karena kasus surat keterangan ijazah SMA. Jika ada kekosongan wapres, bagaimana aturan pemilihan penggantinya?

Posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain membantu presiden menjalankan pemerintahan, wakil presiden juga menjadi pengganti kepala negara apabila presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Meski demikian, jabatan wakil presiden juga dapat berakhir sebelum masa jabatannya selesai. Salah satu kemungkinan yang menjadi perhatian publik adalah pengunduran diri secara sukarela.

Pengunduran diri wakil presiden bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara. Proses tersebut berkaitan dengan mandat rakyat, kepastian hukum, dan keberlangsungan pemerintahan sehingga harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Lantas, bagaimana mekanisme pengunduran diri wakil presiden dan proses pemilihan penggantinya?

Baca Juga: Dasco Benarkan DPR akan Sidang Paripurna Besok, Ada Agenda soal Gibran?

UUD 1945 belum mengatur secara terperinci pengunduran diri wapres

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, mengatakan UUD 1945 belum mengatur secara terperinci prosedur pengunduran diri secara sukarela oleh wakil presiden.

Menurut Sunny, diperlukan pernyataan tertulis yang autentik, penyampaian resmi kepada lembaga negara terkait, serta kepastian mengenai waktu berakhirnya jabatan.

"Menurut konstruksi hukum tata negara, diperlukan pernyataan tertulis yang autentik, penyampaian secara resmi kepada lembaga negara terkait, serta kepastian mengenai saat berakhirnya jabatan,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2026).

Dengan demikian, pernyataan lisan, unggahan media sosial, maupun sinyal politik belum cukup untuk menyatakan seorang wakil presiden resmi mengundurkan diri.

Sunny menegaskan, pengunduran diri wakil presiden merupakan peristiwa konstitusional, bukan sekadar persoalan administrasi. Sebab, jabatan tersebut berasal dari mandat rakyat melalui pemilihan umum.

"Berakhirnya jabatan wakil presiden bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan peristiwa konstitusional yang berkaitan dengan mandat rakyat dan kesinambungan pemerintahan," kata Sunny.
 

Baca Juga: Canda Prabowo di HUT Nasdem: Jangan-jangan Disadap Aku di Sini

Pernyataan ingin mundur tidak otomatis mengakhiri jabatan

Sunny juga mengingatkan masyarakat agar membedakan pernyataan keinginan untuk mengundurkan diri dengan pengunduran diri yang sudah efektif secara hukum.

Seorang wakil presiden memang dapat menyampaikan keinginannya untuk mundur. Namun, selama belum memenuhi persyaratan formal dan belum memiliki kepastian hukum mengenai berakhirnya jabatan, yang bersangkutan masih berstatus sebagai wakil presiden.

"Hal yang paling penting adalah membedakan antara pernyataan kehendak untuk mengundurkan diri dan pengunduran diri yang telah efektif secara hukum," tegasnya.

Menurut Sunny, terdapat tiga aspek yang harus dipastikan dalam proses tersebut, yakni:

1. Keabsahan kehendak wakil presiden untuk mengundurkan diri.
2. Kepastian hukum mengenai berakhirnya masa jabatan.
3. Pelaksanaan mekanisme pengisian jabatan yang kosong sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketiga aspek tersebut diperlukan agar proses pergantian wakil presiden tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu keberlangsungan pemerintahan.

Baca Juga: Dasco Benarkan DPR akan Sidang Paripurna Besok, Ada Agenda soal Gibran?

Presiden tidak bisa memberhentikan wapres

Hal lain yang perlu dipahami adalah kedudukan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Menurut Sunny, presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak melalui keputusan presiden.

Pasalnya, presiden dan wakil presiden merupakan pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum. Dengan demikian, kedudukan keduanya bukan seperti hubungan antara presiden dan menteri.

Mekanisme pemberhentian wakil presiden berbeda dengan penggantian menteri. Pemberhentian wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme pemakzulan atau impeachment.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Prosesnya tidak bisa langsung diputuskan oleh DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut sebelum meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. 

Tonton: Valuasi Dipangkas Jadi US$ 1,5 Triliun, IPO Anthropic Tetap Tarik Minat Raksasa Teknologi

Bagaimana mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti?

Apabila pengunduran diri wakil presiden telah sah dan menimbulkan kekosongan jabatan, proses penggantian pejabat tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Sunny Ummul Firdaus menjelaskan, kewenangan mengusulkan dua nama calon berada di tangan presiden. Sementara itu, MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon tersebut.

Dengan demikian, mekanisme penggantian wakil presiden terdiri atas beberapa tahapan:
1. Terjadi kekosongan jabatan: Wakil presiden berhenti menjabat secara sah, baik karena mengundurkan diri, meninggal dunia, maupun diberhentikan sesuai mekanisme konstitusi.
2. Presiden mengusulkan calon: Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR.
3. MPR menyelenggarakan sidang: MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
4. MPR memilih pengganti: MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa presiden tidak bisa langsung menunjuk wakil presiden baru. Pengisian jabatan tetap membutuhkan keputusan MPR sesuai amanat konstitusi. 

Tonton: BEI Perluas Daftar Saham HSC Jadi 383, Ada 300 Saham Baru!

Bagaimana jika Presiden, DPR, dan MPR berbeda pendapat?

Dalam praktik politik, perbedaan pandangan antara presiden, DPR, dan MPR mengenai calon wakil presiden pengganti sangat mungkin terjadi.

Namun, Sunny menjelaskan, konstitusi sudah membagi kewenangan masing-masing lembaga negara dalam proses tersebut.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden. Sementara itu, MPR berwenang memilih satu di antara kedua calon tersebut.

Adapun DPR tidak memiliki kewenangan tersendiri untuk menyetujui atau menolak calon wakil presiden yang diusulkan presiden.

Meski demikian, anggota DPR tetap memiliki peran dalam pemilihan karena mereka juga menjadi bagian dari keanggotaan MPR bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Artinya, anggota DPR dapat memberikan suara dalam pemilihan wakil presiden pengganti, tetapi kapasitasnya sebagai anggota MPR, bukan sebagai lembaga DPR.

"Yang perlu dipahami, perbedaan pilihan politik merupakan bagian yang sah dari mekanisme demokrasi. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak boleh menyebabkan lembaga negara mengabaikan kewajiban konstitusionalnya," kata Sunny.

Sunny menambahkan, apabila terjadi kebuntuan politik, penyelesaiannya harus tetap mengacu pada mekanisme yang tersedia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Presiden, DPR, MPR, maupun MK tidak boleh memperluas kewenangannya di luar ketentuan hukum yang berlaku.

"Dalam negara hukum, perbedaan kepentingan politik tidak boleh mengakibatkan terhentinya pelaksanaan mandat konstitusional," tutupnya.

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/11/11/204600765/jika-wapres-mundur-bagaimana-proses-pergantiannya-


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News