Dasco Benarkan DPR akan Sidang Paripurna Besok, Ada Agenda soal Gibran?

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan agenda Sidang Paripurna DPR akan dilakukan besok, Kamis (12/11/2026).

Dasco mengatakan sidang itu rencananya akan dilakukan mulai pukul 14.00 siang.

"Itu ada rencana agenda paripurna jam 14.00 WIB kalau tidak salah. Tapi sampai sekarang undangan belum disebarkan," kata Dasco pada awak media di Jakarta Rabu (11/11/2026).

Dasco belum membeberkan agenda rapat paripurna tersebut. Pihaknya juga enggan menjawab saat ditanya apakah agenda tersebut juga akan memutuskan untuk membawa Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Saya belum cek agenda acara rapurnya besok apa. Karena hari ini saya tidak di DPR," jelas Dasco.

Baca Juga: Meta Indonesia: Aturan Bayar Tautan Berita di RUU Hak Cipta Bakal Rugikan Media Kecil

Dasco juga mengaku tidak tahu pasti apakah hingga kini Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto secara resmi.

Dirinya hanya menyebut telah membaca keterangan dari media yang menyatakan hal itu benar. Namun, pihaknya belum dapat memberikan kepastian langsung terkait hal itu.

Politisi Partai Gerindra ini turut menyebut dalam pertemuan bersama Prabowo tidak ada pembahasan terkait Gibran yang memberikan surat pengunduran resmi dari jabatan Wapres.

"Kami tadi ketemu presiden tapi tak ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu," urai Dasco.

Sebelumnya, Pimpinan DPR memutuskan untuk membawa Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka ke sidang paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) besok.

Adapun 120 anggota DPR telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran.

Baca Juga: Tekanan Pemakzulan Menguat, Gibran Dikabarkan Siap Mundur dari Kursi Wapres

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat ini sudah memenuhi syarat.

"Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan mengatakan, syarat untuk mengajukan HMP adalah 25 anggota DPR dari lintas fraksi.

"Sehingga dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News