Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri menyatakan pemerintah mendukung terwujudnya sistem pembayaran non tunai. Hal ini dilakukan salah satunya dengan menyalurkan anggaran menggunakan transaksi non-tunai.
Chatib menjelaskan di lingkungan kementerian sebagian besar penyaluran anggaran dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik. Transfer anggaran ke daerah pun dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik.
"90% menggunakan transaksi non tunai. Hanya tinggal 10% yang belum, masih pakai tunai, misalnya gaji guru yang (berada di lokasi) remote (terpencil) di Maluku, Papua, Timor sana. Anda mau kirim pakai bank, bank-nya tidak ada. Makanya masih pakai tunai," kata Chatib, Selasa (12/8).
Lebih lanjut, pada dasarnya sistem pembayaran dan transaksi non tunai di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, yang masih harus dikembangkan adalah pada tingkat pengguna.
"Yang harus dikembangkan adalah dari user kepada user yang lain, mau (atau) tidak pakai sistem itu. Itu tidak sepenuhnya di tangan pemerintah, makanya harus kerja sama dengan Bank Indonesia (BI)," jelas dia.
Terkait sistem pembayaran non tunai secara lebih lanjut, Chatib mengungkapkan akan dibuat kerangka kerja yang sifatnya jangka panjang yang dibuat bersama BI selaku regulator sistem pembayaran. Adapun terkait anggaran untuk ini, Chatib mengaku tidak ada anggaran khusus.
"Framework-nya sedang dibuat bersama BI dan nanti ada MoU (penandatanganan perjanjian kesepahaman)," jelasnya. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
