Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan subsidi pemerintah dinilai masih jauh dari optimal karena masalah ketidaktepatan sasaran.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa subsidi kerap dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sehingga menimbulkan aktivitas rent-seeking.
"Dimana rent seeker membeli BBM subsidi untuk dijual ke pasar bebas; bahkan termasuk ke kapal-kapal luar negeri di laut lepas," ujar Wijayanto kepada Kontan, Jumat (29/11).
Baca Juga: Skema BLT untuk Subsidi Energi Bakal Diubah, Waspada Inflasi dan Kemiskinan
Pemerintah berencana mengubah kebijakan subsidi pada 2025 dengan mengalihkan subsidi barang, seperti BBM, menjadi subsidi langsung kepada individu, seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Kebijakan ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran, yakni kepada orang-orang yang layak menerima.
Wijayanto mendukung langkah ini, namun mengingatkan pemerintah untuk memastikan beberapa hal.
Pertama, data penerima subsidi harus akurat. Saat ini, kualitas data masih buruk, sehingga bantuan sering kali salah sasaran.
Baca Juga: Pemerintah Berupaya Tingkatkan Anggaran Bansos, Ada Paradigma Baru yang Disiapkan
Kedua, penyaluran dana harus langsung kepada penerima tanpa melalui perantara. Pendekatan teknologi dapat digunakan untuk meminimalisir potensi korupsi.
Ketiga, moral hazard harus ditekan. Menurut Wijayanto, dana bantuan tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan negatif seperti judi online atau hiburan malam.
"Perlu secara random dicek, jika ada pelanggaran maka dikenakan sanksi penghentian BLT permanen. Hal ini tidak akan membuat pelanggaran menjadi nol, tetapi akan mengurangi dengan sangat signifikan," jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Disarankan Lakukan Pilot Project Soal Pengalihan Subsidi Energi Jadi BLT
Wijayanto berharap pemerintah serius dalam memperbaiki kebijakan subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
