kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   -5.000   -0,33%
  • USD/IDR 15.850   25,00   0,16%
  • IDX 7.114   -85,89   -1,19%
  • KOMPAS100 1.086   -16,05   -1,46%
  • LQ45 857   -16,69   -1,91%
  • ISSI 217   -2,23   -1,02%
  • IDX30 439   -9,02   -2,02%
  • IDXHIDIV20 526   -12,72   -2,36%
  • IDX80 124   -1,94   -1,54%
  • IDXV30 127   -5,04   -3,83%
  • IDXQ30 145   -3,06   -2,06%

Subsidi Pemerintah Belum Optimal, Perlu Perbaikan Data dan Pengawasan


Jumat, 29 November 2024 / 16:49 WIB
Subsidi Pemerintah Belum Optimal, Perlu Perbaikan Data dan Pengawasan
ILUSTRASI. Warga menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Utama, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/5/2024). Kebijakan subsidi pemerintah dinilai masih jauh dari optimal karena masalah ketidaktepatan sasaran sehingga perlu perbaikan data.


Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan subsidi pemerintah dinilai masih jauh dari optimal karena masalah ketidaktepatan sasaran. 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti bahwa subsidi kerap dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sehingga menimbulkan aktivitas rent-seeking.  

"Dimana rent seeker membeli BBM subsidi untuk dijual ke pasar bebas; bahkan termasuk ke kapal-kapal luar negeri di laut lepas," ujar Wijayanto kepada Kontan, Jumat (29/11).  

Baca Juga: Skema BLT untuk Subsidi Energi Bakal Diubah, Waspada Inflasi dan Kemiskinan

Pemerintah berencana mengubah kebijakan subsidi pada 2025 dengan mengalihkan subsidi barang, seperti BBM, menjadi subsidi langsung kepada individu, seperti bantuan langsung tunai (BLT). 

Kebijakan ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran, yakni kepada orang-orang yang layak menerima.  

Wijayanto mendukung langkah ini, namun mengingatkan pemerintah untuk memastikan beberapa hal. 

Pertama, data penerima subsidi harus akurat. Saat ini, kualitas data masih buruk, sehingga bantuan sering kali salah sasaran.  

Baca Juga: Pemerintah Berupaya Tingkatkan Anggaran Bansos, Ada Paradigma Baru yang Disiapkan

Kedua, penyaluran dana harus langsung kepada penerima tanpa melalui perantara. Pendekatan teknologi dapat digunakan untuk meminimalisir potensi korupsi.  

Ketiga, moral hazard harus ditekan. Menurut Wijayanto, dana bantuan tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan negatif seperti judi online atau hiburan malam.  

"Perlu secara random dicek, jika ada pelanggaran maka dikenakan sanksi penghentian BLT permanen. Hal ini tidak akan membuat pelanggaran menjadi nol, tetapi akan mengurangi dengan sangat signifikan," jelasnya.  

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Lakukan Pilot Project Soal Pengalihan Subsidi Energi Jadi BLT

Wijayanto berharap pemerintah serius dalam memperbaiki kebijakan subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya: 5 Hal Terlarang yang Tidak Boleh Dibagikan dengan Chatbot AI

Menarik Dibaca: 5 Hal Terlarang yang Tidak Boleh Dibagikan dengan Chatbot AI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×