Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 ke Komisi XI DPR RI. Di dalamnya, Kemkeu telah memasukkan kemungkinan pelebaran defisit yang semula diperkirakan 2,41% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,6% dari PDB.
Pelebaran defisit tersebut disebabkan adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara. Menurut Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani, peningkatan dari sisi belanja negara sendiri lantaran adanya kenaikan subsidi energi dan belanja lainnya yang mendesak.
Dari ketiga subsidi tersebut menurutnya yang memiliki tambahan anggaran terbesar dalam APBNP 2017 ialah subsidi elpiji 3 kg. Sementara itu, anggaran subsidi BBM sendiri menurutnya kemungkinan tidak banyak berubah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, naiknya anggaran subsidi elpiji 3 kg dalam APBNP 2017 disebabkan tidak adanya kenaikan harga sejak 2007 silam. Adapun jumlah volume-nya tidak bisa dikontrol sehingga kenaikannya berasal dari perbedaan harga keekonomian dengan volume.
Sementara soal subsidi BBM yang tidak banyak berubah menurut Sri Mulyani telah dihitung dengan melihat juga kemampuan dari keuangan Pertamina. Pasalnya, bila ada perbedaan antara harga keekonomian dan harga yang ditentukan oleh pemerintah, menurut APBN, yang harus menanggung bebannya adalah Pertamina.
“Kami menghitung sampai dengan semester satu. Semester dua tergantung dari outlook harga minyaknya. Jadi, kami lihat kalau harga minyak relatif terjaga pada level yang sekarang, mungkin ini bisa kita lihat. Pertamina waktu itu memiliki daya cukup untuk menyerap subsidi berasal dari pendapatannya dia di tahun 2016,” ujar Sri Mulyani di kantornya, Senin (3/7).
Asal tahu saja, subsidi energi dalam rancangan APBN 2017 hanya disediakan Rp 77,3 triliun. Anggaran subsidi energi sepanjang 2014-2017 mengalami penurunan sekitar 77,93%. Pada 2014 angka subsidinya besar mencapai Rp 273 triliun.
Adapun Sri Mulyani sebelumnya bilang bahwa porsi belanja negara meningkat Rp 10 triliun dari yang telah dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 2.080 triliun. Dengan tambahan itu, belanja negara mencapai menjadi Rp 2.090 triliun.
Selain subsidi, penambahan porsi belanja akan digunakan antara lain untuk persiapan Asian Games, pengadaan sertifikasi lahan, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres), serta pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
