Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Berbagai subsidi yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dinilai kadang tidak tepat sasaran. Nah pada pembahasan kali ini, topik yang diangkat adalah subsidi dalam pandangan partai politik. Salah satu parpol yang akan berlaga pada pemilu tahun ini adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Nasdem melihat subsidi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) pada kurun waktu tertentu di masa depan harus dihapus.
Politisi Nasdem Enggartiasto Lukita mengatakan subsidi BBM yang ada sekarang itu tidak tepat sasaran. Karena itu bila Nasdem menjadi pemenang pemilu tahun ini, akan dilakukan pengkajian yang mendalam tentang pemakaian BBM yang tepat sasaran. "Jadi nanti subsidi BBM pada satu kurun waktu tertentu harus hilang, tapi sebaliknya harus ada kompensasinya yang tidak memberatkan rakyat," ujarnya kepada KONTAN akhir pekan lalu.
Salah satu caranya agar subsidi BBM bisa dihapus adalah dengan mengentaskan kemiskinan. Artinya bagaimana pemerintah mendorong agar pendapatan masyarakat itu meningkat. Setelah itu, membuat agar berbagai kebutuhan pokok seperti listrik dan harga-harga bahan makanan tidak naik sedemikian tinggi sehingga membuat rakyat semakin melarat.
Enggartiasto bilang kalau pemerintah menggunakan batubara produksi sendiri untuk pembangkit listrik maka sebenarnya biaya listrik tidak sebesar sekarang ini. Namun yang dipakai sekarang justru batubara impor yang mahal harganya sehingga membebani masyarakat. "Kalau pemerintah menggunakan batubara yang notabene produksi sendiri dan gas yang juga produksi sendiri, maka biaya produksi akan rendah," terangnya.
Jadi kalau pun pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk subsidi listrik, toh tetap saja harga listrik tidak mahal dan tidak membebani ekonomi masyarakat. Demikian jua dengan subsidi untuk BBM harus dihapus karena tidak ekonomis dan efisien. Pasalnya BBM subsidi itu lebih banyak habis dijalanan yang macet.
Di sisi lain, lambannya pemerintah membangun infrastruktur seperti kendaraan umum yang bagus membuat setiap warga memilih naik kendaraan sendiri. Seharusnya pemakaian BBM bisa ditekan bila pemerintah serius menyiapkan transportasi publik yang efisien.
Fungsionaris DPP NasDem Despen Ompusunggu mengatakan tujuan utama pemberian subsidi oleh pemerintah adalah untuk meringankan beban rakyat. Nah bila hal itu tercapai, maka tidak masalah tetap memberikan subsidi. Persoalannya, selama ini, kerap terjadi pemberian subsidi tidak tepat sasaran atau dinikmati oleh kalangan yang tidak pantas menerima subsidi. "Jadi subsidi BBM dan sejenisnya itu harusnya bisa meringankan beban rakyat miskin," ujarnya.
Karena itu, Despen bilang pemberian subsidi khusus BBM masih tetap diberikan tapi secara selektif. Yakni kepada rakyat yang memang benar-benar membutuhkan. Sebab itu sudah menjadi tugas pemerintah melindungi rakyatnya dari kesusahan dan kemelaratan. "Jadi subsidi tetap layak atas tepat sasaran, atau sejauh itu masih dibutuhkan oleh rakyat," terangnya.
Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengawasi peredaran BBM bersubsidi agar tidak menyimpang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari untung. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian BBM bersubsidi itu diselundupkan oleh mereka yang mencari untuk dengan kembali menjualnya sesuai harga pasaran. "Jadi mereka membeli dengan harga subsidi tapi menjual dengan harga pasar," jelasnya.
Jadi subsidi tetap diberikan sejauh itu dibutuhkan rakyat. Namun bila sudah bisa diatasi maka subsidi pun harus dihilangkan secara perlahan-lahan dan berdasarkan perhitungan yang matang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
