Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
Program keempat, adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan pagu Rp 248,61 miliar. Program ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), DJPPR, dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.
Outcome dari program ini terbagi menjadi tiga, yaitu pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel, pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial, serta pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
Program kelima, adalah dukungan manajemen dengan pagu indikatif senilai Rp 40,08 triliun. Program ini mendapatkan pagu paling besar dikarenakan akan dijalankan oleh seluruh unit Eselon I Kemenkeu, termasuk juga Badan Layanan Umum (BLU).
Baca Juga: OJK Siap Implementasikan Program Pemerintah Mengenai Subsidi Bunga
Dikarenakan akan dikerjakan oleh seluruh unit Eselon 1, maka dari itu outcome yang diharapkan dari program ini juga terbagi menjadi beberapa. Diantaranya adalah organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, serta pelaksanaan tugas khusus yang optimal.
Tak hanya itu, kegiatan strategis yang akan dijalankan dari program ini juga merupakan pengembangan dari outcome tersebut. Jadi, dapat dikatakan semua unit Eselon 1 akan mendukung manajemen program ini.
"Jadi program saat ini berbeda dengan cara pandang kita yang lalu ketika satu program kerja untuk satu unit Eselon 1. Sekarang satu program itu dikerjakan oleh beberapa unit," kata Suahasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
