Reporter: Fahriyadi, Herlina KD | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pemerintah tetap berambisi mewujudkan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Studi kelayakan (feasibility studi) JSS diharapkan bisa dilaksanakan tahun ini juga, dengan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN).
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, pemerintah akan membangun JSS yang terintegrasi dengan kawasan Selat Sunda. "Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengundang inisiator untuk membahas kembali proyek ini," katanya, kemarin.
Nantinya, Hatta bilang, akan dibentuk satu pola kerjasama yang baik antara pihak pemrakarsa dengan perusahaan pelat merah dalam menggarap studi kelayakan proyek tersebut. Hatta yang juga Ketua Dewan Pengarah Pembangunan JSS bilang, pemrakarsa proyek, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung telah sepakat menerima keputusan dewan pengarah. "Pemerintah berharap studi kelayakan proyek JSS bisa dimulai pada tahun ini," tandasnya.
Hanya saja, Hatta belum mau membeberkan BUMN mana saja yang nantinya dilibatkan dalam studi kelayakan proyek yang diperkirakan membutuhkan biaya lebih dari Rp 100 triliun itu.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, JSS adalah proyek prakarsa sehingga tingkat perencanaan dan studi kelayakannya lebih pasti. "Untuk pelaksanaan studi kelayakannya bisa dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun dengan menggandeng BUMN," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan ada beberapa BUMN yang berpeluang terlibat dalam studi kelayakan JSS, seperti PT Hutama Karya dan PT Jasa Marga dan lainnya. "Nanti akan dibagi. Tak mungkin jika cuma satu BUMN, karena tidak akan cukup," ungkapnya.
Kelak, bila proyek ini jadi dijalankan maka bakal ada unsur swasta, BUMN dan BUMD yang berbagi dalam pengerjaannya. "JSS tetap berlanjut, tapi tidak pakai uang negara. Keputusan ini sudah final," kata Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
