kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Strategi pemerintah turunkan kemiskinan hingga 6,5% pada 2024


Selasa, 11 Februari 2020 / 12:25 WIB
Strategi pemerintah turunkan kemiskinan hingga 6,5% pada 2024
Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis (30/1/2020).


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menetapkan tingkat kemiskinan akan turun menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024.

Ditargetkan, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 akan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Dengan begitu, harus terdapat penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI dalam Tekanan

Untuk mencapai target tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pun menggelar rapat pleno TNP2K.

Ma’ruf mengatakan, untuk bisa menekan angka kemiskinan, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari semua kementerian terkait supaya hasil yang dicapai optimal.

"Kami sepakat melakukan evaluasi hal-hal yang memang belum tepat sasaran, supaya  lebih sesuai dengan keinginan program nasional, sesuai arahan presiden, dimana membuat desa itu lebih baik ke depan, baik itu stunting, kemiskinan dan pemberdayaan," kata Maruf.

Baca Juga: Rumah Zakat luncurkan Gerakan Kebahagiaan Indonesia, apa itu?

Dalam rapat pleno tersebut dibahas pula kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mendorong peningkatan pendapatan.

Untuk menurunkan beban pengeluaran, berbagai upaya yang dilakukan adalah melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Didorong pula perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.

Baca Juga: Enam faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan versi BPS

Sementara, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22% turun 0,19% poin terhadap Maret 2019 dan turun 0,44^ poin dari September 2018.

Baca Juga: Program sembako Kemensos bisa mulai membidik masyarakat rentan miskin

Jumlah penduduk miskin pada September 2019 pun turun menjadi 24,79 juta orang turun dari Maret 2019 yang sebesar 25,14 juta orang dan dari September 2018 yang sebanyak 25,67 juta orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×