kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.611.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.175   100,00   0,61%
  • IDX 7.166   -66,59   -0,92%
  • KOMPAS100 1.055   -9,60   -0,90%
  • LQ45 831   -12,11   -1,44%
  • ISSI 214   0,13   0,06%
  • IDX30 427   -6,80   -1,57%
  • IDXHIDIV20 512   -6,51   -1,26%
  • IDX80 120   -1,15   -0,95%
  • IDXV30 123   -0,75   -0,60%
  • IDXQ30 140   -2,07   -1,45%

Strategi pemerintah dorong pertumbuhan ekonomi di tengah wabah virus corona


Jumat, 14 Februari 2020 / 15:37 WIB
Strategi pemerintah dorong pertumbuhan ekonomi di tengah wabah virus corona
ILUSTRASI. Aktivitas bongkar muat di Terminal Petikemas Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (3/1).


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) punya strategi tersendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global akibat dampak virus corona. Salah satu strateginya adalah mendorong konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Arif Baharudin mengatakan, untuk mengantisipasi situasi ekonomi global yang diliputi tantangan ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif.

Baca Juga: BKF: Belanja negara akan dorong konsumsi kuartal I-2020

“Pertumbuhan ekonomi kita sangat didukung oleh konsumsi. Sehingga pada kuartal I sudah diarahkan akan ada pendorong konsumsi belanja negara, maka kita bisa mengupayakan untuk mendorong sisi konsumsi rumah tangga,” tutur Arif Baharudin dalam keterangannya, Jumat (14/2).

Realisasi belanja negara yang didorong meliputi belanja kementerian dan lembaga, terutama belanja bantuan sosial seperti PKH, belanja sektor kesehatan, serta belanja non-operasional.

Belanja-belanja yang bersifat padat karya untuk kegiatan produktif dan menyerap banyak tenaga kerja juga ditingkatkan, seperti belanja infrastruktur di pusat dan daerah.

Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja dinilai menghapus upah minimum sektoral kabupaten dan kota



TERBARU

[X]
×