Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Untuk itu tahun ini, lanjut Sri Mulyani, ia telah meminta kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar dapat mengelola pola penerbitan surat utang serta mengelola keseimbangan kas dengan lebih baik agar tidak terjadi overfinancing.
Apalagi, kondisi perekonomian maupun APBN tahun ini masih diselimuti tantangan yang tak berbeda jauh dengan tahun lalu.
“Kita sekarang fokus pada treasury dan cash balance management karena jumlah kas (holding cash) yang terlalu besar juga merupakan bentuk inefisiensi yang harus kita kelola,” tandas Sri Mulyani.
Baca Juga: Waspada, Sri Mulyani perkirakan tekanan APBN 2019 akan berulang di tahun ini
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kemenkeu Suminto menambahkan, dalam menyusun strategi pembiayaan anggaran, DJPPR biasanya memperhatikan dua hal. Pertama, komposisi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang disesuaikan dengan risiko-risiko.
“Misalnya kemarin situasi pasar cukup baik dan bunga murah untuk menerbitkan SBN Valas tapi kan tidak berarti kita terus menambah penerbitannya karena tetap memperhitungkan currency risk,” ujar Suminto.
Kedua, pemerintah juga mempertimbangkan distribusi penerbitan SBN dalam setahun penuh. Meski menempuh kebijakan frontloading, yaitu penerbitan SBN dalam porsi lebih besar pada awal tahun, tak berarti pula pemerintah menarik utang secara berlebihan di semester pertama.
Baca Juga: Sri Mulyani menilai penguatan nilai tukar rupiah jadi dilema, kenapa?
“Jadi jangan sampai juga frontloading terlalu besar karena malah akan menjadi idle cash atau dana menganggur. Namun pada dasarnya soal posisi SILPA di akhir tahun, DJPPR sudah memperhitungkan berdasarkan ALM (asset liability management) yang dilakukan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
