CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Sri Mulyani ungkap strategi pemerintah antisipasi ketidakpastian ekonomi 2020


Rabu, 29 Januari 2020 / 16:23 WIB
Sri Mulyani ungkap strategi pemerintah antisipasi ketidakpastian ekonomi 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (kiri) saat menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dengan mencatatkan defisit sebesar Rp 353 triliun atau 2,2% dari PDB. Defisit anggaran mengalami pelebaran dari yang direncanakan yaitu Rp 296 triliun atau 1,84% dari PDB. 

Oleh karena itu, realisasi pembiayaan pemerintah pun ikut membengkak menjadi Rp 399,5 triliun untuk mengantisipasi realisasi defisit APBN yang lebih besar. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pembiayaan tahun lalu memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan rencana awal. 

Baca Juga: Sri Mulyani khawatirkan pertumbuhan investasi tahun ini tak maksimal, ini penyebabnya

“Ini menyebabkan kita agak sedikit  overfinancing sehingga SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) meningkat cukup besar. Jadi walaupun kita mengalami defisit, tapi kita menyimpan SILPA,” tuturnya, Selasa (28/1). 

Tahun 2019, posisi SILPA tercatat sebesar Rp 46,5 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari posisi SILPA pada tahun 2018 yang sebesar Rp 36,25 triliun. 

Kendati demikian, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa situasi APBN diliputi ketidakpastian yang tinggi pada tahun lalu terutama terkait prospek penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi dan sentimen buruk global.

Kondisi seperti itu membuat pemerintah harus mengambil “langkah aman” untuk memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen pendorong ekonomi. 

Baca Juga: Jokowi akan resmikan Terowongan Nanjung, pagi ini

“Memang kesulitannya adalah ketika sampai akhir tahun kita terus menghadapi ketidakpastian berapa penerimaan pajak yang akhirnya bisa kita collect. Sementara belanja adalah suatu komitmen yang harus tetap kita biayai sehingga situasi ini membuat kita memilih  on the safe-side dan kadang menjadi  over-issuance,” ia menjelaskan. 



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×