Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya siap menyuntik lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai bulan ini. Adapun anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 20,5 triliun.
Suntikan untuk BUMN itu dalam rangka penyertaan modal negara (PMN) yang tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menkeu bilang, saat ini untuk PNM di BUMN sudah dilakukan persiapan dalam bentuk penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Baca Juga: Realisasi stimulus UMKM baru capai 26,3%, Sri Mulyani langsung evaluasi
“Dalam proses finalisasi. Sehingga pencairan PMN bisa terjadi Agustus.” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (10/8).
Sri Mulyani bilang, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN, sehingga bisa jadi motor penggerak pemulihan ekonomi. Maklum, sampai dengan 6 Agustus 2020, anggaran dukungan kepada BUMN sama sekali belum terserap.
Adapun lima perusahaan pelat merah yang disuntik Kemenkeu antara lain pertama PT Hutama Karya sebesar Rp 7,5 triliun. Kedua, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6 triliun.
Ketiga, PT Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun. Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atawa Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Kelima, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 5 triliun.
Baca Juga: Wabah corona bikin ekonomi Jawa Barat babak belur
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan, PMN akan diberikan serentak kepada lima perusahaan pelat merah tersebut. “PMN untuk BUMN-BUMN kami proses bersamaan. Mudah-mudahan bisa selesai sama-sama juga,” kata Isa kepada Kontan.co.id, Selasa (11/8).
Adapun secara umum, total dukungan pembiayaan BUMN dalam program PEN sebesar Rp 53,57 triliun. Selain PMN, anggaran tersebut dialokasikan untuk penempatan dana sebagai restrukturisasi padat karya senilai RP 3,42 triliun.
Kemudian, Rp 29,65 triliun untuk dana talangan atawa investasi untuk modal kerja BUMN.
Baca Juga: Jumlah tes PCR masih minim, Kang Emil usul ke Jokowi untuk kerja sama dengan swasta
Dari total pagu Rp 53,57 triliun itu, Kemenkeu mencatat yang sudah ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 15,5 triliun. Sisanya, Rp 34,7 triliun belum ada DIPA, dan Rp 3,4 triliun tanpa DIPA.
“Penjaminan kredit korporasi padat karya telah siap dilaksanakan. Sementara, pemberian pinjaman pada beberapa BUMN sedang dimatangkan,” ujar Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
