Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih terus menggodok kebijakan terkait anggaran subsidi dan kompensasi energi. Kemampuan keuangan negara terbatas, bila harus terus menanggung anggaran jumbo untuk mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga komoditas global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, anggaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp 502 triliun sudah memperhitungkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) 100 per barel. Subsidi tersebut diperuntukan untuk listrik BBM jenis pertalite dan solar, serta LPG 3 kg.
Hasil hitungan Sri Mulyani, dari anggaran subsidi tersebut, jika ICP 100 per barel, dengan nilai tukar Rp14.450, maka harga pertalite sebesar Rp 14.450 per litter. Sehingga SPBU menjual Pertalite Rp 7.650 per liter, dan pemerintah meberikan subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.
Baca Juga: Begini Tanggapan Hippindo Jika Harga BBM Subsidi Naik
“Jadi kita nombok Rp 6.800 per liter ke PT Pertamina. Itu lah yang disebut subsidi dan kompensasi,” tutur Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8).
Semnentara itu, sebelumnya Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa harga jual Pertalite hingga kini masih berada di angka Rp 7.650 per liter, dengan harga keekonomian BBM tersebut telah Rp 17.500 per liter.
Sehingga untuk setiap liter yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah harus menggelontorkan subsidi sebesar Rp 9.550 per liter.
Sri Mulyani menjelaskan, dari kuota Pertalite yang dialokasikan sebesar 23 juta kilo liter di tahun ini, hingga akhir Juli 2022 volumenya sudah habis terpakai hingga 16,4 juta kilo liter.
Sehingga saat ini hanya tersisa 6,6 juta kilo liter yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan diperkirakan akan habis pada akhir September 2022.
Begitupun dengan solar, saat ini telah harganya tembus di angka Rp 18.150 per liter. Sementara Pertamina sendiri masih menjualnya dengan harga Rp 5.150 per liter.
Padahal Sri Mulyani bilang, pemerintah telah mengasumsikan harga solar untuk ICP 100 per barel dengan nilai tukar Rp 14.450, harga keekonomiannya harusnya sekiatar Rp 13.950. Sehingga ada selisih sekira Rp 8.300 per liter yang kemudian harus dijamin pemerintah lewat kompensasi kepada Pemerintah.
Baca Juga: BBM Naik, Harga Produk Elektronik Rumah Tangga Bakal Ikut Terkerek
Adapun volume kuota solar dialokasikan mencapai 15,1 juta kilo liter, dan hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terserap 9,88 juta kilo liter. Sehingga saat ini kuotanya hanya tersisa kurang lebih 5,22 juta kilo liter. “Jadi kalau mengikuti tren ini, kuota solar Oktober akan habis,” jelasnya.
Sementara itu, harga jual LPG subsidi juga kini masih dibanderol sebesar Rp 4.250 per kg. Padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 18.500 per kg. Dengan demikian, selisih yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi mencapai Rp 14.250 per kg.
Lebih lanjut, dengan naiknya harga keekonomian tersebut, maka yang tadinya anggaran sebesar Rp 502 triliun tersebut mampu mencukupi subsidi hingga akhir tahun diperkirakan tidak akan cukup.
Sri Mulyani sendiri mengatakan, anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu mencukupi hingga September atau Oktober saja. Namun hingga saat ini pemerintah sendiri masih belum memutuskan opsi mana yang akan dipilih untuk mengatasi permasalahan BBM tersebut.
“Kalau ada bilang subsidi dicabut, kita tidak mencabut subsidi, duitnya habis Rp 502 triliun. Kita mau tambah atau tidak? Kalau nambah dari mana anggarannya, suruh ngutang?,” ungkapnya.
Ia menambahkan, anggaran subsidi energi bisa saja ditambah, asal harga minyak berada di kisaran US$ 104 hingga US$ 105 per barel, dengan depresiasi nilai tukar, menjadi Rp 14.750. “Ini harus ditambah lagi subsidinya karena minyak masih diimpor,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
