Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 masih menghadapi tantangan ketidakpastian baik domestik maupun global.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyiapkan beragam antisipasi untuk menghindari berbagai risiko yang akan mengganggu perekonomian dalam negeri.
Ia mengatakan faktor pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan bisa menjadi batu sandungan bagi emerging market, termasuk Indonesia. Pemulihan ekonomi negeri Paman Sam itu semakin nyata setelah pada Mei lalu inflasi sudah di level 5%.
Hal tersebut diyakini akan memicu AS untuk mulai perlahan mengurangi insentif fiskal dan kebijakan moneternya. Dus, dikhawatirkan akan menjadi pendorong catital outflow ke depan, utamanya di pasar SBN.
Baca Juga: Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia melambat pada awal kuartal II
“Perekonomian global dan domestik mulai menunjukkan tren pemulihan, namun masih dibayangi ketidakpastian, sehingga perlu langkah antisipasi," kata Menkeu dalam Webinar BPK, Selasa (15/6).
Kemudian, dari sisi penerimaan perpajakan juga menghadapi tantangan, seiring perbaikan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sehingga diperlukan antisipasi dan mitigasi risikonya.
“Penerimaan perpajakan jadi tantangan, sebab situasi ini, kita dalam mencari keseimbangan yang pas antara memulihkan ekonomi dan harus mulai sehatkan APBN, pelaksnaaan APBN. Bahkan Pak Menko Perekonomian melakukan rapat maraton dari minggu hingga hari ini, kumpulkan Gubernur dan Kepala daerah, sudah ada anggaran PEN, daerah belum tentu laksanakan tepat waktu dan tepat kualitas dan kita harus jaga defisit APBN supaya ngak naik," ucap Menkeu.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa berbagai tantangan dalam pelaksanaan APBN 2021, perlu dimitigasi sejak dini, untuk mengendalikan risiko dalam rangka mendukung konsolidasi fiskal di tahun 2023 yakni mengembalikan deifisit anggaran kembali ke 3% terhadap PDB sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.
Sehingga pemerintah tetap menjaga agar defisit terkendali 5,7% terhadap PDB dan menjaga program pemulihan ekonomi nasional.
Apalagi APBN telah bekerja luar biasa keras sebagai instrumen fiskal untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lonjakan defisit pun berimplikasi pada peningkatan utang di berbagai negara.
Baca Juga: BI akan minta desain acuan Central Bank Digital Currency di pertemuan G20
Di sisi lain pemerintah akan terus mewaspadai ketidakpastian di pasar keuangan global yang menyebabkan kenaikan surat utang pemerintah AS atau yield US Treasury tenor 10 tahun yang juga memengaruhi kenaikan yield SBN.
“Hari ini saya akan melihat beberapa risiko yang harus dihadapi fiskal size terutama sebab kenaikan defisit timbulkan kenaikan jumlah utang pemerintah, kenaikan ini harus diwaspadai terutama dikaitkan dengan tren kenaikan suku bunga yang terjadi di AS, meski kita lihat kenaikan yeild 10 tahun AS menedekati 70% dalam 3 bulan terakhir. SBN kita kenaikan relatif modest sisi yield, ini tunjukan resilensi dan hasil yang baik,” kata dia.
Sri Mulyani tak menampik bahwa kenaikan beban utang imbas dari melebarnya defisit anggaran akibat covid-19 dapat memengaruhi outlook APBN ke depan. Dengan demikian pemerintah akan mencari keseimbangan antara APBN dan upaya pemerintah untuk terus memulihkan ekonomi.
Baca Juga: Ini yang dikhawatirkan Sri Mulyani terkait taper tantrum
Di samping itu, pemerintah akan terus berkomitmen untuk penanganan Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Pertama dengan mendukung kebutuhan anggaran vaksinasi, kedua melanjutkan program pemulihan ekonomi, ketiga perlu realisasi dan refocusing untuk mendukung program vaksinasi dan PEN. Terakhir pemerintah akan menjaga momentum untuk memulai reformasi.
“Ini harus dilakukan hati-hati, arah APBN kita ke depan harus dijaga dan bangun hal hal yang sifatnya membangun fundamental penting bagi perekonomian kita, Tahun 2021 dan 2022 arahnya reformasi dan pemulihan selalu ada dua hal yang sama. Tahun 2021 dan 2022 kita akan tetap fokus pembangunan Sumber Daya Manusia, membangun infrastruktur, perbaikan birokrasi penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi," ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya: Sri Mulyani beberkan dampak kenaikan kasus Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
