kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.936.000   -1.000   -0,05%
  • USD/IDR 16.395   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.907   -61,50   -0,88%
  • KOMPAS100 997   -14,27   -1,41%
  • LQ45 765   -9,88   -1,28%
  • ISSI 225   -2,18   -0,96%
  • IDX30 397   -4,54   -1,13%
  • IDXHIDIV20 466   -5,69   -1,21%
  • IDX80 112   -1,62   -1,42%
  • IDXV30 115   -1,15   -0,99%
  • IDXQ30 128   -1,29   -0,99%

Sri Mulyani perluas insentif pajak, tapi Industri pers tidak termasuk


Jumat, 17 April 2020 / 14:08 WIB
Sri Mulyani perluas insentif pajak, tapi Industri pers tidak termasuk
ILUSTRASI. ilustrasi media massa, koran, harian---- JAKARTA,10/05-PERHATIAN MEDIA MASSA. Foto berita halaman utama tentang vonis kasus penodaan agama tersangka Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Jakarta, Rabu (10/5). Vonis hukuman dua


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah dipastikan tidak akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan pers. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan memang ada perluasan insentif pajak ke sebelas sektor usaha. Namun, itu tidak termasuk perusahaan pers.

Padahal, sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengisyaratkan perusahaan media dapat potongan pajak setidak-tidaknya keringanan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawa  dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun.

Baca Juga: Hore, pemerintah tambah 11 sektor ini untuk dapat insentif pajak

Hal tersebut merupakan usulan dari Ketua Dewan Pers Mohammad Nur mengajukan sembilan usulan insentif bagi perusahaan media kepada pemerintah.

Alasannya, dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) juga dirasakan oleh perusahaan yang menaungi profesi wartawan tersebut.

Adapun 11 sektor usaha yang akan dapat keringanan pajak antara lain pertama, sektor pangan peternakan dan perkebunan holtikultural.

Baca Juga: Jokowi putar otak selamatkan nasib karyawan selama wabah corona, ini 5 upayanya

Kedua, perdagangan bebas dan eceran. Ketiga, ketenagalistrikan EBTK. Keempat, migas. Kelima, pertambangan. Keenam, Kehutanan. Ketujuh, pariwisata. Kedelapan, telekomunikasi dan jasa hiburan. Kesembilan, kontrstuksi. Kesepuluh, logistic. Kesebelas, transportasi udara.

Kesebelas sektor usaha tersebut akan mendapatkan stimulus pajak berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, PPh Pasal 21 atau pajak karyawan ditanggung pemerintah, potongan PPh Pasal 25 atau pajak korporasi sebayak 30%, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Pemerintah akan lakukan pemetaan sebelum putuskan beri insentif pada industri pers

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menambahkan aturan tersebut merupakan perluasan dari stimulus jilid II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Korona.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×