Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melebarkan batas defisit sampai dengan 5,07% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp 853 triliun. Pelonggaran defisit ini, sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak Corona yang menyasar perekonomian dalam negeri.
Untuk menambal defisit ini, pemerintah akan menggunakan anggaran alternatif seperti SAL (saldo anggaran lebih), pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari badan layanan umum (BLU). Selain itu, pemerintah juga tidak melakukan pinjaman multilateral dari lembaga luar negeri, seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IsDB).
Baca Juga: Ini tanggapan Sri Mulyani soal banyaknya kritik terkait program kartu prakerja
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan utang oleh pemerintah ini dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha bisa memiliki daya tahan.
"Meskipun suasananya sangat menekan, tetapi kami coba memprioritaskan fokus ke masyarakat. Kalaupun kami menambah utang, itu utamanya dipakai untuk masyarakat dan dunia usaha supaya mereka punya daya tahan terhadap kondisi Covid-19 ini," ujar Sri di dalam diskusi virtual, Jumat (1/5).
Lebih lanjut, Sri memaparkan pembiayaan yang dilakukan pemerintah ini dilakukan untuk menstimulasi masyarakat di tengah situasi yang tidak menentu. Bukan hanya disokong oleh adanya wabah, tetapi juga karena penerimaan perpajakan diperkirakan akan mengalami penurunan drastis.
Ia juga mengatakan, di tengah turunnya penerimaan perpajakan, tentu pemerintah masih membutuhkan penerimaan dari sumber lain. Meski begitu, Sri tidak memungkiri bahwa pembiayaan yang dilakukan memiliki batas tertentu. Untuk itu, ia mengatakan akan melakukan pembiayaan dengan sangat berhati-hati.
Baca Juga: Pemerintah tetapkan dana penanganan corona dianggarkan lewat DIPA kementerian/lembaga
"Sekarang penerimaan pajak kita jatuh, kita bahkan memberi insentif-insentif pajak. Perusahaan nggak usah bayar pajak, dikurangi pajak-nya, pajak karyawan ditanggung pemerintah, PPN ditanggung pemerintah, sehingga perusahaan dan masyarakat itu tidak terbebani. Tapi kan negara tetap butuh penerimaan," papar Sri.
Dengan berbagai pertimbangan tersebutlah pemerintah akhirnya melakukan pembiayaan. Namun demikian, untuk meminimalkan pembiayaan multilateral, saat ini pemerintah juga telah melakukan langkah refocusing dan realokasi anggaran dengan memangkas belanja negara yag dianggap tidak prioritas.
Bahkan, pembangunan infrastruktur juga terkena imbasnya dan kemungkinan besar tidak akan berjalan pada tahun ini. "Jadi dalam hal ini, kita tetap jaga keuangan negara kita. Meskipun memang a lot of pressure, tapi kita jaga secara hati-hati dan bertanggung jawab," kata Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
