Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Standard & Poor's (S&P) akhirnya menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi, Jumat (19/5). Dalam situs resminya, S&P menaikkan rating surat utang rupiah dan valuta asing bertenor jangka panjang (long term) menjadi BBB-, dari sebelumnya BB+.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya menyambut gembira pemeringkatan tersebut. Ini artinya, Indonesia masuk investment grade yang sama dengan rating lain seperti Fitch dan Moodys.
"Kami ingin outlook yang disampaikan S&P bisa diubah dari stable menjadi positive di masa yang akan datang,” katanya di Gedung Mar’ie Muhammad, Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (19/5).
Sri Mulyani mengatakan, dalam penilaian S&P, manajemen APBN dianggap mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya langkah yang dilakukan pemerintah baik dari sisi belanja maupun penerimaan. “Kedua langkah itu memfokuskan belanja kepada belanja prioritas yang produktif seperti infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, tujuannya memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dan juga memperbaiki efisiensi ekonomi,” paparnya.
Langkah yang dilakukan pada sisi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan juga memberikan dampak kepada kepercayaan yang makin baik terhadap pengelolaan APBN.
“Hal ini disampaikan S&P sebagai suatu yang menyebabkan stabilitas pengelolaan keuangan negara, bahkan dalam situasi negara mengalami turn off trade shock karena harga komoditas maupun kondisi negara maju yang mengalami pelemahan,” ucapnya.
Sri Mulyani mengatakan, S&P juga menghargai dari sisi pengelolaan utang yang diperkirakan akan stabil, dan mengurangi defisit APBN sehingga memberikan confidence terhadap masa depan dari kondisi APBN Indonesia.
“Mereka juga melihat bagaimana upaya pemerintah memperbaiki penerimaan perpajakan, yang kami iringi dengan berbagai macam langkah reformasi. Pertama dengan tax amnesty, dan kedua dengan langkah makin efektifkan dalam identifikasi potensi perpajakan, langkah sinergis antara pajak dan bea cukai untuk bisa mendapatkan penerimaan negara tanpa menyebabkan perekonomian kita mengalami tekanan,” jelasnya.
Outlook atau desain APBN juga dianggap jauh lebih realistik. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan berbagai macam usaha agar APBN menjadi instrumen yang kredibel, efektif dan realistik. “Jadi seluruhnya sebetulnya menggambarkan dan konsisten yang dilakukan Kemenkeu, bahwa APBN instrumen yang penting namun tetap dijaga kredibilitasnya. S&P melihat outlook 2017 yang sebagian besar sesuai dengan yang kita lihat. Akan kami jaga tetap dalam kondisi positif,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mencatat, S&P perkirakan GDP outlook 5,3%, unemployment rate 5,3%, inflasi 4,7%, fiskal balance 2,4%, penerimaan negara 14% secara keseluruhan termasuk penerimaan pajak dan PNBP, dan rasio utang terhadap GDP 28,2%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
