Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Rp 455,62 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran PEN tersebut akan akan dialokasikan untuk kesehatan sebanyak Rp 122,5 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp 178,3 triliun.
“Jadi Rp 455 triliun ini indikatif PEN yang sudah ada di dalam APBN kita, kita sekarang bagi menjadi tiga saja, kesehatan tetap yang besar Rp 122 triliun, kemudian perlinsos Rp 154 triliun, dan penguatan ekonomi Rp 178 triliun,” ungkapnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program PEN di tahun 2022 akan diarahkan tetap dengan tema dan belajar dari tahun 2020/2021.
Baca Juga: Anggota DPR Partai Demokrat Tolak Anggaran PEN Dipakai untuk Membangun Ibu Kota Baru
Dijelaskan juga bahwa program PEN 2022 akan digunakan untuk mendukung pemulihan dan penyerapan tenaga kerja demi memitigasi dampak scarring effect dari pandemi serta menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif.
Sri Mulyani mengungkapkan, untuk kesehatan akan terus mengamati treatment atau perawatan dan vaksinasi. Menurutnya, vaksin perlu diselesaikan dan perawatan rumah sakit di tahun lalu masih besar akibat dari merebaknya varian delta.
“Gara-gara delta, itu jumlah belanja untuk membayar pasien bisa mencapai Rp 94 triliun. Dan ini yang akan tertagihkan di tahun 2022, ada Rp 23 triliun tagihan di tahun 2021, yang akan dibayarkan di tahun 2022,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/1).
Lalu, ia juga mengatakan untuk bantuan sosial, pihaknya akan memperkuat baseline. “Tapi kalau terjadi apa-apa kita harus punya buffer apabila terjadi kenaikan PPKM, ini salah satu yang harus kita lihat,” kata Menkeu.
Baca Juga: Cuma Dibahas Dalam Waktu 42 Hari, RUU Ibu Kota Negara Sudah Disahkan Jadi UU
Untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menurutnya saat ini sudah terwadahi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga berbagai pembiayaan yang sudah diberikan.
Sri Mulyani menyebut bahwa untuk PC-PEN di tahun 2022 akan meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendesain lebih awal, terutama yang eksekusinya belum optimal, agar dapat lebih dijalankan.
