Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai Rp 336,9 triliun atau setara 2,04% PDB pada akhir Juli 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini relatif melebar dari periode Juli 2021 yang pada waktu itu tercatat Rp 329,9 triliun atau setara 2,14% PDB.
Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa postur APBN 2022 hingga Juli 2021 sudah menunjukkan adanya kondisi ekonomi yang sudah mulai berbalik ke perbaikan.
“Kondisi ekonomi mulai menunjukkan kondisi turn around (berbalik) di mana sisi pendapatan negara meningkat semua, dan defisit anggaran masih on track untuk mencapai 5,7% PDB pada akhir tahun 2021,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (25/8) secara daring.
Ia memerinci, pendapatan negara per Juli 2021 tercatat Rp 1.031,5 triliun atau sudah mencapai 59,2% dari target pendapatan negara 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun. Jumlah ini meningkat 11,8% yoy dari pendapatan negara per Juli 2020 yang sebesar Rp 922,5 triliun.
Baca Juga: Per 20 Agustus 2021, penyerapan anggaran program PEN baru 43,9%
Moncernya pendapatan negara pada periode tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp 647,7 triliun per Juli 2021. Ini sudah mencapai 52,7% dari target yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Penerimaan pajak ini pun meningkat 7,6% yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp 602,0 triliun.
Pun dengan penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 141,2 triliun atau 65,7% dari target penerimaan yang sebesar Rp 215,0 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai ini pun meningkat 29,5% yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp 109,1 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat. Hingga akhir Juli 2021, tercatat Rp 242,1 triliun atau sudah mencapai 81,2% dari target yang sebesar Rp 298,2 triliun. PNBP ini juga meningkat 15,8% yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp 209,0 triliun.
Dari sisi belanja, belanja negara hingga akhir Juli 2021 tercatat Rp 1.368,4 triliun atau setara 49,8% dari target belanja negara yang sebesar RP 2.750 triliun. Ini meningkat 9,3% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.252,4 triliun.
Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp 952,8 triliun atau mencapai 48,7% dari pagu yang sebesar Rp 1.954,5 triliun. Belanja pemerintah pusat ini meningkat 20,1% yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp 793,6 triliun.
Sayangnya, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir Juli 2021 mengalami penurunan dari periode sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Sri Mulyani dorong seluruh kalangan masyarakat taat bayar pajak
Bendahara negara menyebut, TKDD per akhir Juli 2021 sebesar Rp 415,5 triliun atau mencapai 52,2% dari pagu yang sebesar Rp 795,5 triliun. Ini turun 9,4% yoy dari Juli 2020 yang mencapai Rp 458,8 triliun.
“Tahun lalu juga sebenarnya negatif, tetapi tahun ini negatifnya lebih dalam. Dana desa belum kompetitif. Dana desa flush pada awal kuartal I-2021 dan kuartal II-2021. Tahun ini akan back loading,” tambah Sri Mulyani.
Dengan demikian, keseimbangan primer hingga akhir Juli 2021 tercatat Rp 143,6 triliun, atau sedikit mengecil dari Rp 147,1 triliun per Juli 2020.
Sementara SILPA tercatat Rp 110,9 triliun, atau menurun dari Rp 172,9 triliun per Juli 2020. SILPA yang mengecil ini karena SILPa digunakan untuk pembiayaan juga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
