Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim diwujudkan melalui target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional.
Di mana komitmen tersebut tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang sudah ditetapkan di Paris Agreement.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa untuk mencapai NDC tersebut, akan butuh financing yang besar. Adapun jika ingin mengurangi emisi karbon sebesar 29%, maka kontribusi dari sektor energi dan perusahaan listrik adalah sebesar 314 juta ton CO2.
"Kalau ingin 41%, maka sektor energi dan perusahaan listrik harus mengurangi 446 juta ton CO2. Itu merupakan nominal yang sangat besar," ujar Sri Mulyani dalam acara Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7).
Baca Juga: Waduh, Deforestasi Hutan Amazon Capai Rekor Tertinggi
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pengurangan emisi karbon.
Pasalnya, dibutuhkan biaya sebesar US$ 243 miliar atau Rp 3.500 triliun hanya untuk mengurangi emisi karbon dari sektor kelistrikan. Sehingga diperlukan sumber pendanaan lain yang tidak hanya dari pemerintah, melainkan dari peran swasta dan lembaga internasional.
"APBN kita hanya sekitar Rp 3.000 triliun," ujar Bendahara Negara tersebut.
Sementara itu, tantangan lain dalam pengurangan emisi karbon tersebut adalah jumlah konsumsi listrik yang akan terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Earth Hour, Pemadaman di DKI Jakarta dan Manfaat Bagi Pengurangan Emisi Karbon
Menurutnya, seiring berkembangnya perekonomian maka akan membuat masyarakat juga memiliki beragam peralatan elektronik sehingga permintaan terhadap kebutuhan listrik juga meningkat.
"Masyarakat yang tadinya tidak punya kulkas sekarang punya kulkas. Ini akan terus tumbuh, tapi kita komitmen mengurangi CO2 dari sektor kelistrikan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Menperin Perkuat Kerjasama Otomotif RI-Jepang di Forum Bisnis Suku Cadang Kendaraan
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyusun strategi agar tetap dapat menghasilkan listrik dengan emisi CO2 yang relatif rendah, mengingat kebutuhan listrik semakin akan meningkat ke depannya yang dapat menghambat komitmen Indonesia untuk mengurangi CO2.
"Tantangannya bagi PLN, sebagai perusahaan BUMN yang memonopoli listrik, bagaimana tetap menghasilkan listrik dengan mengurangi emisi CO2?," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
