Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan dana sebesar Rp 54,4 triliun siap digunakan untuk vanksi gratis. Ini menyusul pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Lanjutnya, Menkeu memerinci Rp 54,4 triliun tersebut berasal dari anggaran stimulus kesehatan program pemulihan ekonomi (PEN) ada dana sebesar Rp 36,4 triliun untuk vaksinasi yang tidak bisa dieksekusi di tahun ini. Lalu, Rp 18 triliun berasal dari pos anggaran pengadaan vaksin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Kendati demikian, anggaran tersebut belum tentu bisa mencukupi total pembiayaan vaksin untuk 182 juta masyarakat Indonesia. Namun, Menkeu mengatakan pihaknya siap melakukan realokasi anggaran K/L di tahun depan.
Baca Juga: Realisasi belanja negara mencapai Rp 2.306,7 triliun hingga 30 November 2020
“Ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan, kita masih memiliki space bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus memprioritaskan vaksin,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers realisasi APBN Periode November 2020, Senin (21/12).
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih menunggu sejumlah laporan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian BUMN dalam hal ini PT Bio Farma sebagai perusahaan pelat merah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Makanya hingga saat ini total anggaran vaksin biar gratis belum menemukan titik terang.
Sebab, sebelum Menkeu Sri Mulyani memberikan anggaran vaksin gratis ada beberapa hal yang perlu diperjelas oleh Kemenkes dan Bio Farma. Menkeu bilang, kedua pihak tersebut harus memberikan target jumlah vaksin yang akan disuntikkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Menkeu bilang, bila merujuk rekomendasi World Health Organization (WHO) dan ahli di bidang pandemi, minimal 70% dari populasi harus mendapatkan vaksin. Artinya, untuk Indonesia kebutuhan vaksin corona mencapai 182 juta vaksin.
Baca Juga: Soal vaksin corona gratis untuk seluruh rakyat, ini kata Sri Mulyani
Kendati demikian, jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring dengan kebutuhan dosis. Sebab, Kemenkes sebelumnya menghitung bahwa setiap orang akan disuntikan vaksin sebanyak dua kali. Dus, kebutuhan vaksin bisa mencapai 364 juta vaksin.
Selanjutnya, Kemenkes dan Bio Farma harus melaporkan efektivitas dari vaksin yang akan digunakan. Hitungan sementara, jika efektivitas vaksin di level 90%, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100%.
Hitungan Menkeu, dengan asumsi 182 juta jiwa maka total vaksin bisa mencapai 200 juta vaksin, belum termasuk jika dosis yang diberikan dua kali per kepala.
Baca Juga: Sri Mulyani: Penerimaan pajak terus membaik
Tak hanya itu, kemungkinan vaksin yang terbuang alias tidak bisa terpakai saat masuk ke Indonesia juga harus dikalkulasi. Belum lagi soal tenaga kesehatan yang menjadi prioritas dan menjalankan proses vaksinasi.
“Karena belum jelas jumlah vaksinnya berapa banyak, berapa harganya, efektivitasnya berapa banyak, wasted-nya berapa banyak. Maka kita belum mengetahui berapa angkanya ini (anggaran) namun kita tetap berkoordinasi dengan Kemenkes dan BUMN untuk terus melihat keseluruhan angka-angka tersebut,” kata Menkeu.
Selanjutnya: Setoran pajak orang pribadi jadi satu-satunya penerimaan pajak yang tumbuh positif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
