Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencocokan keterangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama ini Ahok klaim pembelian lahan RS Sumber Waras sudah sesuai aturan.
"Ada banyak hal pastinya, pokoknya kita akan crosscheck berdasarkan data dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang saat ini sudah kami pegang," ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (12/4).
Ini untuk mengetahui apakah keterangan Ahok sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. "Atau apakah pak Ahok memiliki bantahan dari sisi pandang yang lain, pokoknya kita crosscheck," tambahnya.
Dari keterangan Ahok pula, KPK akan mengetahui apakah adanya kesalahan fatal atau tidak. Salah satunya yakni apakah negara mengalam kerugian atau tidak.
Sekadar tahu saja, sebelumnya KPK mencium adanya tindak pidana korupsi atas pembelian lahan RS Sumber Waras senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Perubahan 2014 lalu.
Dimana, dalam pemeriksaan BPK diketahui proses pembelian tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Saat itu BPK menemukan adanya enam penyimpangan yang terjadi yaitu, dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan, penentuan harga dan penyerahan hasil.
Adapun Pemprov DKI membeli lahan tersebut dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
