Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada hari Rabu (29/7) kemarin, pemerintah secara resmi menggelontorkan penjaminan modal kerja untuk korporasi dengan target realisasi sebesar Rp 100 triliun sampai akhir 2021.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menilai, stimulus ini memang sangat dinanti oleh dunia usaha. Dia bilang, yang terpenting adalah eksekusi pengajuan debitur ke bank penyalur harus dipermudah.
Dari sisi bunga pinjaman, tentunya diharapkan lebih rendah dari jenis pinjaman secara umum. Terlebih BI Reserve Repo Rate sudah sudah turun di level 4%.
Baca Juga: Dua skema antisipasi moral hazard program kredit modal kerja korporasi Rp 100 triliun
“Terutama memang padat karya begitu terdampak, dan multiplier effect-nya menyangkut hajat hirup orang banyak,” kata Hariyadi kepada Kontan.co.id, Kamis (30/7).
Kendati demikian, Hariyadi menilai dukungan yang bersifat supply ini harus diimbangi dari sisi demand. Dalam hal ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus diperbanyak. Sebab, daya beli masyarakat akan lebih cepat diserap dunia usaha bila berbentuk tunai dibanding bantuan sosial (Bansos) sembako.
Selain itu, Hariyadi menambahkan agar program kredit modal kerja bisa langsung berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di tahun ini dan tahun depan, maka pemerintah juga harus secara cepat menangani masalah kesehatan akibat pandemi.
Baca Juga: BTN akan lelang aset kredit bermasalah Rp 9,97 triliun, Anda berminat?
“Jadi sangat tergantung dari confidence masyarakat. Semakin cepat pemulihan, sekain meningkat aktivitas ekonomi. Tapi kan saat ini, masyarakat masih takut beraktifitas, masih belum larut,” ujar Hariyadi.
Adapun, kredit modal kerja dikucurkan senilai Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun per debitur. Program ini mengatur, untuk kredit modal kerja korporasi, pemerintah menjamin 60% dari kredit, sedangkan bank 40%.
Baca Juga: Begini kata OJK terkait masih adanya permasalahan di industri keuangan
Kemudian, untuk kredit modal kerja sektor prioritas dijamin 80% oleh pemerintah, dan 20% oleh bank penyalur.
Sektor prioritas yang dimaksud antara lain pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, ?TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
