Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perombakan kepemimpinan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sarat dengan kepentingan politik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Hal ini disampaikan pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, dalam keterangannya pada Senin (18/11) malam.
Menurut Herry, alasan di balik pergantian direksi di BUMN sering kali terkait dengan dinamika politik dan masa jabatan, namun penempatan figur-figur tertentu di posisi strategis menjadi perhatian utama.
Baca Juga: Kepala BPI Danantara Panggil Bos BBRI dan TLKM, Begini Hasilnya
“Kita ambil contoh di Pertamina. Pengganti Bu Nicke ini kan orang Gerindra dan sulit dipisahkan dari lingkungan politik Presiden Prabowo. Ini yang rada mengkhawatirkan. Apalagi di jajaran komisaris yang baru juga ada pelaku bisnis di bidang jasa migas. Potensi conflict of interest-nya sangat besar,” ujarnya kepada KONTAN, Selas (19/11/2024).
Herry juga menyoroti penunjukan Wamildan Tsani Panjaitan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Ia menilai latar belakang Wamildan yang berasal dari Lion Air serta hubungannya dengan Presiden Prabowo meningkatkan risiko konflik kepentingan.
“Kemudian di jajaran komisaris juga kita lihat banyak orang partai. Bahkan ada mantan terpidana korupsi jadi komisaris BUMN. Itu di antara alasan, sehingga sangat sulit membayangkan kinerja BUMN ke depan akan memberikan hasil yang lebih baik,” jelasnya.
Baca Juga: Perombakan Direksi-Komisaris Pertamina Dinilai Tak Patuhi UU BUMN, Ini Alasannya
Herry menyayangkan kecenderungan menjadikan BUMN sebagai sarana bagi-bagi jabatan politik. Ia menilai hal ini berpotensi merugikan kinerja BUMN sekaligus membuka ruang penyelewengan yang merugikan negara.
“Bercermin dari yang sudah berjalan selama ini, saya rasa tokoh-tokoh yang berpotensi mengisi 'kursi panas' BUMN ke depan adalah orang-orang yang berelasi dengan kekuasaan sekarang. Buktinya sudah terlalu banyak seperti terlihat pada beragam perombakan yang terjadi, terutama di jajaran komisaris,” tambahnya.
Herry berharap, kepemimpinan di BUMN diisi oleh figur profesional yang tidak terkait dengan kepentingan politik.
Baca Juga: Efek Buruk Politik Balas Budi dalam Tubuh BUMN Sektor Energi
Ia mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola BUMN agar aset negara yang bernilai ribuan triliun rupiah dapat dikelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan.
“Ada aset ribuan triliun di BUMN yang itu milik negara, dan harus dijaga bersama-sama. Jangan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang berpotensi merusak,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
