kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Soal pengendalian Covid-19, Pengusaha minta kebijakan yang konsisten


Rabu, 21 Juli 2021 / 19:34 WIB
Soal pengendalian Covid-19, Pengusaha minta kebijakan yang konsisten
ILUSTRASI. Suasana sepi terlihat di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Jumat (2/7/2021). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha berharap agar pengendalian pandemi virus corona (Covid-19) dapat cepat dilakukan oleh pemerintah. Kondisi pandemi dinilai memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha. 

Oleh karena itu perlu kebijakan yang konsisten agar pandemi dapat segera terkendali dan dunia usaha bisa beroperasi maksimal.

"Kebijakan pemerintah harus konsisten dari sisi penegakan hukum, pengawasan, dan sosialisasi," ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (21/7).

Baca Juga: Sri Mulyani tengah godok aturan subsidi upah bagi pekerja yang dirumahkan

Sarman menyebut kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan konsisten akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Semakin penerapan tak sesuai, maka masyarakat akan semakin tak percaya dengan aturan yang dibuat.

Selain itu, konsistensi kebijakan juga diperlukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satunya terkait dengan pengetesan dan pelacakan.

Konsistensi kebijakan juga harus ditunjukkan oleh daerah. Penanganan pandemi yang timpang antar daerah tak akan berdampak besar bagi pengendalian Covid-19. "Kebijakan dari pusat seperti apa harus sama dengan kebijakan di daerah," terang Sarman.

Ia mencontohkan kebijakan vaksinasi di DKI Jakarta yang ditargetkan selesai Agustus mendatang. Kebijakan tersebut harus diikuti oleh daerah penyangga lainnya agar sektor ekonomi dapat berjalan optimal.

Sarman juga meminta agar seluruh masyarakat berperan dalam penanganan Covid-19. Termasuk dari dunia usaha agar tak melanggar aturan terkait protokol kesehatan.

Selanjutnya: Kritik ekonom Core atas langkah melanjutkan PPKM level 4 hingga 25 Juli

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×