Reporter: Agus Triyono, Benedictus Bina Naratama | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Rencana Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai meresahkan pegawai lembaga tersebut.
Pada Jumat (3/10) pekan lalu, Serikat Pekerja (SP) SKK Migas mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan untuk meminta kejelasan sikap pemerintah terkait rencana pembubaran instansi tempat mereka bekerja. Terutama, jaminan dan perlindungan hak-hak dari karyawan.
Indro Purwaman, Ketua SP SKK Migas, menyatakan, surat tertanggal 18 September 2014 itu ditembuskan ke Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Isi suratnya antara lain meminta penjelasan soal sikap Menteri Keuangan terkait anggaran pesangon pegawai SKK Migas.
Bisa atasi mafia migas
Menurut Indro, pesangon itu telah dijanjikan sebagai bagian remunerasi dan benefit pegawai SKK Migas sejak pertama kali dipekerjakan di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada tahun 2002. "Kami meminta kejelasan sikap Menteri Keuangan," kata Indro akhir pekan lalu.
Indro bilang, SP SKK Migas akan melakukan referendum untuk memulai perundingan perjanjian kerja bersama (PKB). Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan hak-hak pegawai SKK Migas dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK menyodorkan rekomendasi aksi kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas. Tim Transisi merekomendasikan agar Jokowi-JK melakukan audit sektor migas, dengan sejumlah pertimbangan.
Salah satunya, terkait opsi penutupan beberapa lembaga migas yang selama ini dicurigai menjadi lahan permainan mafia, seperti Pertamina Energy Trading (Petral) dan SKK Migas. Selain itu, rekomendasi ini juga dikeluarkan menyangkut pengelolaan energi di dalam negeri yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.
Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, mengatakan, salah satu akar permasalahan rakyat Indonesia tidak makmur karena pengelolaan energi syarat berbagai macam kepentingan. "Makanya, untuk mengetahui masalahnya, gagasan audit migas ini muncul," ujar Hasto.
Dengan audit ini semua permasalahan yang mewarnai pengelolaan migas, termasuk mafia minyak, bisa segera diatasi. "Jadi, tema sentralnya audit migas. Di situ nanti ada temuan yang memerlukan satu implikasi, Petral atau lembaga migas lainnya akan dihentikan," kata Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
