kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

JK: SKK Migas tetap perlu ada meski beda nama


Minggu, 21 September 2014 / 19:17 WIB
JK: SKK Migas tetap perlu ada meski beda nama
ILUSTRASI. Lion Parcel (PT. Lion Express)meluncurkan program BERKAH (Berani Kasih Hadiah) untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kalangan menilai pemerintah perlu membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Apa tanggapan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla terkait usulan ini?

"Itu usul-usul, banyak. Tetapi bagaimanapun, harus ada kantor untuk urusi itu," kata pria yang akrab disapa JK ini, di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (21/9).

JK menyatakan, pengganti SKK Migas tetap perlu meski dengan nama yang berbeda. JK memandang perlu pengganti SKK Migas yang mengurusi masalah investasi.

"Siapa yang mau mengatur orang mau investasi. Mesti ada yang atur," ujar JK. Salah satu usul pembubaran SKK Migas, datang dari Pengamat energi Kurtubi.

Ia memandang eksistensi SKK Migas sebagai lembaga pengatur sektor migas tidak terlalu krusial. Menurut dia, SKK Migas tidak ada bedanya dengan BPH Migas.

Oleh karenanya, Kurtubi menilai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani melakukan tindakan, yakni membubarkan SKK Migas. (Robertus Belarminus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×