Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah mengambil beberapa langkah alternatif pembiayaan. Sejumlah proyek infrastruktur memang masih didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Namun pemerintah juga menawarkan skema lain. Yakni melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), lalu Proyek Investasi Non APBN (PINA). Atau memberikan kelonggaran swasta untuk berinvestasi. Namun hal ini masih dirasa belum optimal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, skema alternatif pembiayaan infrastruktur yang ditawarkan belum optimal. Ia bilang perkembangan investor untuk skema ini tergolong lambat.
Skema pembagian porsi antara BUMN dan Swasta terlihat belum cukup menarik lebih banyak peran swasta. Ia bilang pemerintah semestinya menyediakan porsi lebih untuk proyek komersial untuk swasta.
"Ini jelas terlihat belum efektif karena bisa dilihat dari keterlibatan swasta yang belum banyak masuk di sektor infrastruktur," jelasnya kepada KONTAN, Jakarta, Selasa (29/8).
Terkait hal teknis dalam pengerjaan proyek juga menjadi pertimbangan swasta dalam proyek infrastruktur. Penyelesaian lahan harus menjadi perhatian penting pemerintah. Kemudian perizinan daerah yang harus lebih dipangkas lagi.
"Pemerintah harus memikirkan bagaimana agar skema-skema yang ditawarkan menjadi lebih menarik agar swasta lebih banyak masuk," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
