Reporter: Agus Triyono | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Janji Presiden Joko Widodo menerapkan sistem e-government, e-budgeting, e-procurement, e-catalog dan e-audit saat kampanya belum juga terwujud. Sistem e-budgeting atau penganggaran secara elektronik saja misalnya, sampai kini belum terlaksana.
Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk mempersiapkan dan memperbaiki sistem agar bisa menerapkan sistem elektronik tersebut. "E- budgeting, di DKI sudah tradisi, ini kami harap bisa segera diterapkan di berbagai daerah dan pusat. Di pusat ini masih perlu waktu," kata Sofjan, Selasa (26/5).
Kendala yang sama juga dihadapi pemerintah dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).
Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, sampai saat ini dari anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat yang mencapai Rp 800 triliun lebih, nilai pengadaan yang sudah dilakukan secara elektronik baru Rp 300 triliun. Sisanya masih menggunakan sistem manual.
"Memang ada beberapa pengadaan di kementerian lembaga tertentu yang tidak bisa menggunakan itu, dan Rp 300 triliun itu sudah besar, tapi saya rasa memang perlu ditingkatkan," kata Adrinof.
Kinerja yang masih minim itu membuat Presiden Jokowi kembali memerintahkan kementerian segera membangun sistem pengadaan, anggaran, belanja dan pajak elektronik.
Jokowi mengatakan, jika sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN diterapkan 2015 ini, maka efisiensi yang didapat bisa mencapai Rp 795 triliun. Jumlah ini didapat dari belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah ditambah BUMN yang besarannya mencapai Rp 2.650 triliun, dikalikan potensi efisiensi pengadaan barang secara elektronik yang diperkirakannya bisa mencapai 30% dari total belanja tersebut.
"Itu 30% kalau 20% saja, Rp 530 triliun. Besar sekali. Oleh sebab itu kenapa saya sampaikan bangun sistemnya e-procurement, e- budgeting, e- catalog dan audit pajak online secepatnya ," kata Jokowi di Jakarta Selasa (26/5).
Selain untuk efesiensi, Jokowi menambahkan, penerapan sistem elektronik juga akan mempermudah pengawasan dan mencegah terjadinya korupsi.
"Ini akan menjadi pagar dan tembok besar dalam pencegahan korupsi, kalau masih ada yang loncat pagar itu, langsung gebuk saja," kata Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
