Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Peta politik terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah berubah setelah Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memilih Pilkada secara langsung tetap dipertahankan. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Sebelumnya, usulan Pilkada lewat DPRD mendominasi saat pembahasan RUU Pilkada di DPR. Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi) yang tergabung dalam koalisi Merah Putih mendorong Pilkada lewat DPRD.
Demokrat (148 kursi) sebelumnya juga berpendapat sama. Jika tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan voting. Total suara pendukung Pilkada lewat DPRD, sebelum ada pernyataan SBY, mencapai 421 kursi.
Kini, peta politik berbalik. Sebelumnya, hanya tiga parpol mendukung mekanisme Pilkada tetap secara langsung, yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi) dan Partai Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, maka suara pendukung Pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Sementara pendukung Pilkada lewat DPRD sebesar 273 kursi.
Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (15/9/2014), berpendapat, jika Demokrat benar berubah sikap, bukan tidak mungkin akan ada parpol koalisi Merah Putih yang juga berubah sikap mendukung Pilkada langsung.
Menurut Ray, perubahan sikap dapat terjadi lantaran komitmen koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada dibangun hanya untuk balas dendam setelah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah di Pilpres lalu.
Penolakan publik yang begitu masif terhadap Pilkada lewat DPRD, menurut Ray, akan menggugah partai lain untuk berbalik mendukung Pilkada langsung. "Jika Demokrat setuju dengan Pilkada langsung, jelas peta DPR berubah. Pendukung Pilkada langsung akan memenangkan voting," kata Ray.
Sebelumnya, SBY menilai rakyat sudah terbiasa dengan Pilkada langsung. SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dengan sistem presidensial yang tengah dijalankannya.
Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan SBY itu bukan sikap resmi pemerintah. (Febrian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
