Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan
Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat lembaga antirasuah ini kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.
Baca Juga: Sejumlah tokoh bangsa tidak akan temui lagi Jokowi bahas soal Perppu KPK
Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU lain digelar mahasiswa di berbagai daerah, Presiden mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu. Jokowi menyampaikan itu seusai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).
Penulis: Ihsanuddin
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sikap Resmi, Fraksi PDI-P Menolak jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
