/2026/11/12/1156213733.jpg "Setelah Puluhan Tahun Menunggu, 1.570 KK Transmigran Terima Sertifikat Tanah")
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertifikat hak milik (SHM) tanah kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran di 19 lokasi yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan kepastian hak atas tanah yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.
Bagi keluarga transmigran, sertifikat tanah tidak hanya menjadi bukti kepemilikan secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini dikelola.
Baca Juga: BI Implementasikan Bank Kliring Renminbi untuk Penguatan Daya Tahan Ekonomi
Legalitas tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan pertanian maupun usaha produktif keluarga.
Salah satu penerima sertifikat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2000. Ia mengaku telah menunggu selama 26 tahun untuk memperoleh kepastian hak atas tanahnya.
"Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya," ujar Abdul melalui sambungan daring dari Luwu Timur.
Pengalaman serupa dialami Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak kepada masyarakat transmigrasi yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Baca Juga: Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran Ditargetkan Rampung Desember 2026
"Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertifikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut," ujar Iftitah dalam keterangan resminya.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara serentak di Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertifikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah.
Iftitah menyebut masyarakat transmigrasi memiliki kontribusi terhadap perkembangan wilayah di Indonesia. Program transmigrasi turut berperan dalam terbentuknya tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Baca Juga: Gandeng Bank of China, BI Resmi Implementasikan Bank Kliring Renminbi di Indonesia
Kontribusi transmigrasi juga terlihat dalam sektor pangan. Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, disebut menyumbang sekitar 40% produksi beras di provinsi tersebut.
"Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini," kata Iftitah.
Pemerintah masih mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi agar keluarga yang belum memperoleh sertifikat mendapatkan kepastian hak.
Legalitas tanah dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus membuka peluang bagi masyarakat mengembangkan lahan dan kegiatan ekonomi produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
