Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mempersiapkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Proses pemilihan wapres pengganti ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengisian jabatan wapres akan mengacu pada mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pemerintah bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR telah membahas sejumlah tahapan yang perlu dilalui untuk menjalankan ketentuan tersebut.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” ujar Yusril saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Gandeng Bank of China, BI Resmi Implementasikan Bank Kliring Renminbi di Indonesia
Yusril menjelaskan, sesuai mekanisme konstitusi, MPR terlebih dahulu akan menggelar rapat untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wapres.
Selanjutnya, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wapres.
Menurut Yusril, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan rapat sekaligus menyelesaikan surat pemberitahuan kepada Presiden. Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua calon wapres kepada MPR.
“Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” jelas Yusril.
Setelah dua nama calon diterima, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wapres pengganti. Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut merupakan batas maksimal, bukan kewajiban untuk menunggu hingga hari ke-60.
Artinya, proses pemilihan wapres dapat diselesaikan lebih cepat apabila seluruh tahapan administrasi dan persyaratan konstitusional telah terpenuhi.
“Jangka waktu 60 hari itu dipahami bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari,” kata Yusril.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pernyataan berhenti diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut, tetapi tetap menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Insentif Pajak Final untuk Investor Pasar Modal
Prabowo mengungkapkan, surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026).
"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Usai bertemu dengan Prabowo, Gibran kemudian mendatangi pimpinan MPR RI untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wapres secara langsung.
Prabowo menyatakan menghormati sekaligus mendukung keputusan Gibran, meskipun tidak menampik bahwa dirinya merasa berat hati menerima pengunduran diri tersebut.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
