Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bahkan sudah diubah dua kali dari defisit sebesar 5,07% menjadi 6,34% PDB. Pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan korporasi dan daerah yang bertambah di tengah upaya pemulihan COVID-19.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 87,55 triliun difokuskan untuk kesehatan. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk menangani perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, serta Pemda.
"APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi," demikian kata Pemerintah dalam Laporan Tahunan 2020.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengusaha Menanti Kucuran Insentif Demi Memantik Daya Saing
Adapun payung hukum disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19. Menurut pemerintah, beleid keuangan ini akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespon situasi secara extraordinary.
"Antara lain juga memberikan relaksasi defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani Covid-19 meningkat pada saat pendapatan negara menurun," jelas pemerintah.
Baca Juga: Pengamat menilai menteri Jokowi minim gebrakan
Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp 169,7 triliun mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021. Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021. Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari Covid-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Di bidang kesehatan
Seiring lonjakan kasus Covid-19 yang terbilang cepat, Indonesia kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Terkait hal ini, Pemerintah mengaku langsung bertindak cepat.
"Sekurangnya 11 juta APD berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Produksi APD dalam negeri digenjot. Sejumlah sekolah kejuruan, dan industri rumahan digandeng memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan," papar Pemerintah.
Pemerintah juga agresif melacak jejak penyebaran kasus Covid-19. Menurut Laporan Tahunan 2020 Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sebaran Covid-19 terus diburu melalui uji spesimen. Jumlah dan jangkauannya pun terus ditingkatkan. Menurut pemerintah, uji spesimen terus ditingkatkan dari hanya ratusan di bulan pertama, kini lebih dari 38 ribu spesimen diperiksa setiap hari.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, sektor pariwisata babak belur akibat pandemi Covid-19
Selain itu, Pemerintah juga mendirikan rumah sakit darurat dua lantai yang cukup canggih di Pulau Galang hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Total ada 903 rumah sakit yang siap melayani pasien COVID-19, dengan 51.198 tempat tidur yang tersedia.
"Antisipasi ini terbukti ampuh. Tidak satupun pasien Covid-19 yang butuh perawatan intensif, terlantar dan tidak mendapat pelayanan," papar pemerintah.
Ragam insentif
Kelonggaran lain juga diberikan berupa pembebasan biaya listrik selama tiga bulan bagi 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
"Kelompok-kelompok masyarakat juga mendapat perhatian. Pemerintah siapkan anggaran Rp 26,5 miliar bagi pelaku budaya. Tak lupa, industri media sebagai partner pemerintah diberikan sejumlah insentif. Mulai dari pemotongan iuran BPJS hingga 99%, penghapusan pajak kertas, serta alokasi dana untuk kampanye sosialisasi penanggulangan Covid-19," demikian penjelasan pemerintah.
Selanjutnya: Ekonom: Di masa pandemi, kenaikan pengangguran tak bisa jadi ukuran kegagalan Jokowi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
