Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan selesai pada tahun 2025.
Terkait dengan pendaftaran tanah sendiri, dari total perkiraan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 110,4 juta bidang tanah, dimana sebanyak 90,5 juta bidang tanah di antaranya telah bersertifikat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada tahun 2015 dia selalu mendapat keluh kesah mengenai sengketa lahan yang penyebabnya karena masyarakat belum memiliki sertifikat tanah.
Jokowi menyebut, dari 126 juta lahan yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta yang bersertifikat pada tahun 2015. Sisanya, sekitar 80 juta lahan belum bersertifikat.
Baca Juga: Tahun 2024, Jokowi Targetkan Sertifikat Tanah Selesai
Saat mengecek Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jokowi mendapat laporan bahwa setahun hanya menerbitkan 500.000 sertifikat tanah per tahun.
Artinya, perlu waktu 160 tahun untuk menyelesaikan sertifikat tanah seluruh Indonesia jika hanya menerbitkan 500.000 sertifikat tanah per tahun.
Sebab itu, Jokowi mendorong penerbitan sertifikat tanah ditingkatkan. Saat ini, kinerja penerbitan sertifikat tanah yang sebelumnya hanya 500.000 sertifikat per tahun, saat ini menjadi 10 juta sertifikat tanah per tahun.
“Sekarang sudah sampai akhir tahun kemarin sudah 101 juta sertifikat yang sudah diberikan dari Sabang sampai Merauke,” kata Jokowi dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1).
Baca Juga: Jokowi Bagikan 5.000 Sertifikat Tanah di Jatim Hari Ini
Jokowi memperkirakan sertifikat tanah seluruh Indonesia sudah rampung jika tidak ada pandemi Covid-19. Namun, dengan adanya Covid-19, proses itu diperkirakan akan selesai pada tahun depan.
“Tahun 2025 mungkin selesai semuanya seluruh tanah air, yang menyelesaikan biar presiden baru, kurang sedikit,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, dari pendaftaran tanah yang telah dilakukan, menunjukkan dampak penambahan nilai ekonomi. Penambahan nilai ekonomi dari hasil penyertifikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai Rp 6.066,7 triliun dan 96%-nya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan.
“Khusus untuk penambahan nilai ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 mencapai Rp 98,7 triliun dan 95%-nya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan,” kata Hadi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Urusan Sertifikat Tanah Kelar pada Tahun Depan
Seperti diketahui, Presiden Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto pada hari ini menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap.
Sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari Tanah Timbul.
Sertifikat redistribusi tanah yang diserahkan kali ini merupakan yang pertama kali dilakukan di seluruh Indonesia yang merupakan bersumber dari Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.
Untuk diketahui, Desa Ujunggagak menjadi salah satu lokasi redistribusi tanah tahun 2023, obyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah timbul seluas 86,14 hektare dan telah dimanfaatkan sebagai permukiman dan pertanian. Terbitnya sertifikat redistribusi tanah kali ini merupakan hasil dari kerja bersama dan kolaborasi yang dilakukan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat pusat hingga Kabupaten Cilacap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
