Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membentuk komite pendidikan vokasi sebagai keseriusan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Rencana pembentukan komite tersebut terus digodok oleh pemerintah. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bilang hal tersebut telah dibahas sejak sebulan yang lalu.
"Akan ada satu komite yang nantinya akan menangani semua hal terkait dengan vokasi," ujar Puan usai rapat di kompleks istana kepresidenan, Senin (6/5).
Meski belum diumumkan siapa yang akan menangani komite tersebut, Puan bilang pemerintah telah memiliki sejumlah fokus dalam pembangunan SDM.
Peta jalan vokasi perlu dibuat untuk melihat kebutuhan dan target tertentu. Selain itu, dalam membangun pendidikan vokasi diperlukan pelatihan yang berkualitas.
Oleh karena itu, tidak hanya melatih para pelatih Indonesia di luar negeri, tetapi juga pelatih luar negeri dapat dimanfaatkan di Indonesia. Selain itu pendidikan vokasi pun akan didata untuk melihat jumlah dan bagaimana untuk menghubungkan ke industri.
Puan bilang, evaluasi juga dilakukan bagi sekolah kedinasan. Pasalnya hampir setiap kementerian dan lembaga memiliki sekolah kedinasan
"Mulai sekarang kita akan evaluasi kembali bagaimana pemanfaatan dan bagai mana kebutuhannya, apakah itu cukup, apakah sudah melebihi, apakah masih kurang," terang Puan.
Sejalan dengan Puan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang hadir dalam rapat tersebut juga mengungkapkan terkait dana pelatihan. Basuki bilang pemerintah ingin memfokuskan dana pelatihan termasuk bagi sekolah kedinasan.
Basuki bilang dana pelatihan termasuk sekolah kedinasan di bawah kementerina lembaga saat ini mencapai sekitar Rp 11 triliun lebih. Oleh karena itu pemerintah melakukan kajian untuk merumuskan komite vokasi tersebut. "Presiden minta dibikin desainnya oleh Menteri PPN/Bappenas, mungkin ada komite nasional vokasi," jelas Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
