/2025/10/14/521163009.jpg "Serapan Anggaran MBG Baru Capai 23%, Dampak Ekonomi Dinilai Belum Maksimal")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tergolong rendah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 3 Oktober 2025, penyalurannya baru mencapai 23% dari total pagu sebesar Rp 71 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa angka tersebut menunjukkan pelaksanaan program MBG belum berjalan maksimal.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai rendahnya serapan anggaran ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: BGN Targetkan Serapan Rp 70 Triliun Oktober Ini, Program Makan Bergizi Gratis Digas
“Fakta bahwa realisasi masih jauh di bawah pagu menggambarkan transmisi ke warung, pasar, dan penyedia bahan pangan belum bekerja penuh,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (15/10/2025).
Menurut Syafruddin, lambatnya penyerapan anggaran menahan laju permintaan lokal, terutama ke petani, pedagang, dan tenaga dapur.
Hal ini karena jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum merata dan operasionalnya baru meningkat di paruh kedua tahun.
Ia menambahkan, ketika infrastruktur SPPG dan tata kelola di lapangan belum matang, efek pengganda yang seharusnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan omzet di daerah ikut tertahan.
“Program ini berpotensi besar, tetapi pada kecepatan serapan saat ini, kontribusinya ke ekonomi berbasis rakyat masih belum optimal,” katanya.
Baca Juga: BGN Perintahkan SPPG Siapkan Dua Jenis Lauk Setiap Hari untuk Menu MBG
Syafruddin menilai pemerintah perlu segera menutup celah dalam eksekusi program dengan strategi konkret agar serapan meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di kuartal IV ini.
Ia menyarankan percepatan ekspansi titik layanan melalui insentif bagi pelaksana daerah, kolaborasi dengan dapur publik-swasta, serta penyederhanaan perizinan operasional.
Pemerintah juga dapat menerapkan kontrak “pay-per-meal” berbasis kehadiran penerima agar pembayaran lebih cepat, verifikasi mudah, dan pemasok UMKM lokal memiliki kepastian akses.
Selain itu, dukungan melalui e-catalog dan kontrak payung bahan pangan dinilai penting untuk memotong panjangnya rantai pasok, sementara kepastian pembiayaan tepat waktu dibutuhkan agar dapur MBG bisa terus beroperasi.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Makan Bergizi Gratis Bisa Perkuat Stabilitas Nasional
“Dengan kombinasi percepatan SPPG, mekanisme bayar yang lincah, dan disiplin transparansi mingguan, serapan bisa melejit di kuartal IV dan efek pengganda ke ekonomi rakyat akan menguat signifikan,” tutur Syafruddin.
Selanjutnya: Investor Perlu Waspadai Indeks Bahan Dasar yang Melaju Kencang, Ini Rekomendasinya
Menarik Dibaca: Siaga Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini Cuaca Besok (16/10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
