kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Serahkan DIPA dan Alokasi TKDD, ini amanat Presiden untuk kementerian dan pemda


Selasa, 11 Desember 2018 / 13:15 WIB
Serahkan DIPA dan Alokasi TKDD, ini amanat Presiden untuk kementerian dan pemda
ILUSTRASI. Presiden Jokowi


Reporter: Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 resmi berlanjut ke tahap pelaksanaan. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 resmi diketok oleh DPR akhir Oktober lalu, Presiden Joko Widodo, Selasa (11/12), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dalam acara penyerahan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada menteri, pimpinan lembaga, serta seluruh gubernur untuk melaksanakan berbagai program pemerintah tahun 2019. Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan, Selasa (11/12), Presiden meminta agar aparatur pemerintah mampu menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk kegiatan yang memberi nilai tambah pada pembangunan, serta menyejahterakan rakyat.

Presiden meminta para aparatur pemerintah untuk mempersiapkan program-program pembangunan 2019 dengan baik agar berjalan efektif mulai awal Januari 2019 nanti. Lantas, pemerintah diimbau untuk melakukan persiapan lelang lebih awal.

Selain itu, pemerintah juga diimbau agar memastikan alokasi anggaran berfokus pada kegiatan utama yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah diminta mampu menghemat belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan honorarium.

Pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala, baik bulanan maupun kuartalan, juga diharapkan berjalan. Ini untuk meyakinkan bahwa semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal.

Presiden menegaskan agar aparatur pemerintah menghilangkan budaya penyalahgunaan anggaran, seperti pemborosan, mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Pimpinan instansi wajib ikut serta dalam pengawasan, sembari mengoptimalkan dukungan aparat pengawas internal masing-masing K/L dan Pemda.

Selanjutnya, Presiden berharap koordinasi dan sinergi antarkementerian, antar Pemda, maupun antara pusat dan daerah bisa terus diperbaiki agar output kegiatan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien.

Terakhir, Presiden meminta aparatur pemerintah terus mengkomunikasikan dan menyosialisasikan kepada publik segala kegiatan, anggaran, dan hasil-hasil output yang dicapai. Ini agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×