Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sengketa warisan yang melibatkan pemilik PT Kencana Royalindo masih terus berlanjut. Sertifikat tanah perusahaan yang membawahi Hotel M-Regency Makassar itu masuk dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Rudi Lianto (Lie Tjep Jan).
Setelah kalah kasasi, Ali Selamat selaku Direktur Utama PT Kencana Royalindo akan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar mengeluarkan penetapan tidak dapat dieksekusi atau non eksekutorial terhadap putusan kasasi (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 2070/K.Pdt/2018.
Kronologi kasus ini bermula saat Rudi Lianto atau Lie Tjep Jan (saudara laki-laki Ali Selamat) menggugat Juliana Lie (Lie Kwie Tjien), Lyana Lissana (Lie Giok Jun), Lie Lie Jun, Lydia Lissana (Lie Jae Jun), Jenni Lie Joen (Lie Siong Joen), Jessica Lie (Lie Jau Shuenn), Lie Hua Yee, Lie Hua Young dan Ali Selamat dengan tuduhan belum membagikan harta warisan Lompo Kencana (Ayah dari Ali Selamat).
Gugatan Rudi Lianto yang meminta pembagian warisan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Ali Selamat kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Makassar sehingga putusan PN Makassar dibatalkan. Rudi lantas mengajukan kasasi dan hasil putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dan menguatkan putusan PN Makassar.
Baca Juga: Sengketa hak waris keluarga Eka Tjipta, tuntutan Freddy Widjaja & aset Rp 737 triliun
Ricky Vinando, kuasa hukum dari keluarga Ali Selamat menjelaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar mengeluarkan penetapan tidak dapat dieksekusi terhadap putusan kasasi MA karena putusan PN Makassar dan PT Makassar saling bertentangan sehingga menjadi alasan putusan MA tidak bisa dieksekusi. Jika putusan MA dieksekusi maka menimbulkan kekacauan, kerusakan dan ketidaktertiban hukum dalam wilayah objek sebagaimana dalam akta dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar.
"Adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan terkait jumlah harta warisan itu merupakan dasar bapak Ali Selamat meminta supaya putusan kasasi tidak bisa dieksekusi. Jika MA kembali pada putusan PN yang kurang objek maka gugatan tersebut tidak sempurna, itu kata PT, dan putusan PN itu sudah dibatalkan PT, malah dikabulkan lagi oleh MA, ini bermasalah" kata Ricky dalam keterangan resminya, Sabtu (22/8).
Berdasarkan putusan PN Makassar, Ali Selamat diperintahkan membagi separuh dari 8 harta warisan disebut milik Lompo Kencana yang disebut Penggugat belum dibagikan kepada ahli waris. Sementara dalam halaman 35 putusan PN Makassar sudah disebut warisan yang digugat itu berawal sebagai harta gono gini orang tua Ali Selamat (Lompo Kencana dan Juliana Lie).
Namun, sebelum meninggal, Lompo Kencana telah mewasiatkan hartanya kepada istrinya Juliana Lie yang yang dibuktikan dengaan surat Akte Wasiat Istimewa (Legaat) No. 135, tanggal 24 Februari 1995 sehingga menjadi sah milik Juliana Lie dan sampai saat ini akta waris itu belum pernah dibatalkan. Setelah meninggal, Lompo sudah tidak meninggalkan harta warisan karena sudah diwasiatkan pada Juliana Lie. Dan oleh karena Juliana Lie meninggal, harta itu telah turun kepada Ali Selamat sebagai salah satu anak kandungnya. Sehingga yang digugat penggugat seolah-oleh warisan yang ditinggalkan Lompo Kencana padahal itu adalah milik Juliana Lie, istri Lompo Kencana.
Lebih lanjut, Juliana Lie juga sudah membagikan warisan kepada enam ahli waris lainnya yang bisa dibuktikan dari Akta Pernyataan dan Pengakuan No 62 pada 27 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Frederik Taka Waron. Sehingga enam ahli waris lainnnya di luar dari Ali Selamat, semuanya sudah mendapatkan bagian waris.
Sementara dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar jumlah harta warisan disebut ada 23 berdasarkan bukti Akta Pernyataan dan Pengakuan No 62 pada 27 Januari 2016 atas nama Juliana Lie yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT, bukan 8 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Delapan harta yang digugat adalah sisa dari total harta yang sudah dibagikan. Dari jumlah yang tersisa 8 itu, 4 diantaranya milik Ali Selamat yang didapatkan dari ibunya Juliana Lie.
Baca Juga: Sebelum tuntut warisan, Freddy ajukan pengesahan anak sah Eka Tjipta di pengadilan
Ricky mengatakan, seharusnya MA tidak membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan menguatkan putusan PN Makassar. Sebab, sejak awal, PN Makassar tidak tahu jumlah pasti dari total warisan. "PN Makassar ini sangat aneh. Dalam persidangan sudah diserahkan bukti ada 23 item harta warisan. Tetapi dalam gugatan hanya disebut ada 8 warisan ayah dari Ali Selamat. Ini yang lucu dan yang kita pertanyakan. 16 harta yang sudah dibagikan mengapa tidak dipertimbangkan, kenapa 4 punya Ali Selamat diminta dibagikan lagi, masa mau diembat semuanya, kata Ricky.
Ricky menegaskan, jika putusan kasasi dieksekusi akan berbahaya terhadap kepastian hukum. Menurutnya, putusan PN Makassar sangat aneh karena menyinggung soal hak mutlak mewarisi atau legitimate portie penggugat yang tidak terpenuhi. Padahal, penggugat tidak minta dipenuhi sesuai legitimate portie tapi penggugat hanya minta separuh dari 8 aset. Nah kata Ricky, empat itu sudah tidak bisa dibagi lagi.
"Kalau PN dan MA memerintahkan Ali Selamat agar membagikan warisan separuh dari 8, mana bisa lagi itu dibagi itu punya Ali Selamat. Lebih jauh lagi, Ali Selamat ini dirugikan haknya karena hanya dapat 4 dari total 23 aset warisan, tapi dia sudah terima 4, terima apa adanya, kok sekarang dihukum supaya separuh dari 8 agar dibagikan lagi kepada Penggugat? Putusan MA itu jelas tak bisa dieksekusi, karena PN bilang harta warisan ada 8, PT bilang 23, akibatnya putusan PN dibatalkan PT, tapi putusan PN malah dihidupkan lagi oleh MA, ini yang harus dilawan" Tandas Ricky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
