Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Selasa (26/3), menerbitkan kajian terhadap tata kelola utang negara bertajuk "Tata Kelola Utang Negara untuk Pembangunan Nasional". Dalam kajian tersebut, Seknas Fitra menyatakan kondisi utang pemerintah masih aman.
Kajian ini juga membahas konsekuensi fiskal yang ekspansif sepanjang periode 2014-2018 yaitu meningkatnya utang pemerintah.
Sekretaris Jenderal Fitra Ahmad Misbah Hasan mengatakan, optimisme pertumbuhan ekonomi yang tinggi memacu pemerintah memutuskan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
Namun, di tengah kapasitas fiskal yang terbatas, tren kenaikan belanja infrastruktur tersebut berujung dengan meningkatnya utang pemerintah dan kondisi anggaran fiskal yang defisit.
"Utang pemerintah tumbuh sebesar 69,36%, dari Rp 2.608,8 triliun pada 2014 menjadi Rp 4.418,3 triliun pada 2018," ujar Misbah dalam acara diseminasi kajiannya, Selasa (26/3).
Seknas Fitra menyimpulkan kondisi utang pemerintah masih aman lantaran rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dikisaran 30%, jauh dari batas aman menurut Undang-Undang yaitu 60%.
Indikator lain yang mengukur risiko utang pemerintah, antara lain rata-rata tertimbang jatuh tempo pokok utang pempus (average time to maturity) cenderung turun dari 9,7 pada 2014 menjadi 8,9 pada Juli 2017.
Namun, di sisi lain, porsi SBN (Surat Berharga Negara) berdenominasi valas semakin bertambah dari 19,46% terhadap total SBN pada 2012 hingga mencapai 27,99% pada akhir 2018.
"Melonjaknya SBN berbentuk valas memiliki risiko yang perlu diantisipasi pemerintah, terutama risiko terhadap gejolak nilai tukar rupiah yang mengakibatkan beban pembayaran bunga serta pokok SBN denominasi valas," ujar Misbah.
Seknas Fitra juga menyoroti kecenderungan menurunnya tax ratio Indonesia yang pada 2012 sempat sebesar 14,6% lalu merosot menjadi 10,7% pada 2017. Tahun 2018, tax ratio sedikit membaik menjadi 11,5% namun dinilai masih dalam tren yang rendah.
"Dengan tren penurunan tax ratio tersebut maka implikasinya terjadi peningkatan rasio pembiayaan utang terhadap penerimaan pajak dari 22,3% pada 2014, menjadi 29,44% per 2018," lanjutnya.
Misbah juga memperingatkan rasio pembayaran bunga utang dengan belanja pemerintah pusat yang terus naik dari 13,2% pada 2014 menjadi 17,2% pada 2018. Naiknya proporsi pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah tersebut perlu ditangani agar tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk belanja-belanja lain yang bersifat produktif dan afirmatif seperti belanja mdal dan belanja bantuan sosial, katanya.
Adapun, Seknas Fitra tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengelola utang untuk pembangunan infrastruktur serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap pada level 5% sepanjang 2014-2018.
Proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan daya saing juga terbukti mengangkat laju pertumbuhan investasi (PMTB) dengan rata-rata 5,39% sepanjang 2014-2018. Laju pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi di kuartal-I 2018 yaitu mencapai 7,95%.
"Dari aspek sosial, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan Indonesia juga mengalami penurunan. Lapangan kerja terbuka sebagai imbas pembangunan infrastruktur, sedangkan penurunan tingkat kemiskinan juga diikuti tingkat ketimpangan yang menurun," tandas Misbah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
