Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Desakan Pembenahan data masyarakat yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin menguat.
Hal itu terjadi karena banyak ditemukan kasus di daerah yang BLT BBM mereka gagal dicairkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, sejak awal dirinya mengkhawatirkan data DTKS tersebut, pasalnya data itu diambil awal covid-19, sementara orang menjadi miskin dan orang menjadi kaya bisa dalam hitungan detik.
“Jadi harusnya datanya diupdate, harusnya ada data real time atau minimal per tiga bulan diupdate,” Agus Pambagio dalam keterangannya akhir pekan lalu.
Baca Juga: BLT BBM 2022, Ini Dokumen yang Dibutuhkan dan Cara Mencairkannya di Kantor Pos
Agus menambahkan, tanggung jawab data DTKS tentunya ada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah jadi rahasia umum banyak data yang carut marut sehingga perlu segera dibenahi, pasalnya bila ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah lalu tidak bisa mencairkan dana bantuan tersebut hanya permasalahan data yang tidak update, tentu sangat disayangkan.
“Uang senilai Rp150.000 per bulan bagi warga yang tidak mampu itu kan berharga sekali saat ini, kalau hanya karena data yang tidak update tentu sangat disayangkan, Menteri Sosial Bu Risma harus tahu ini dan bertanggung jawab serta segera dibenahi data penerima BLT-nya,” ungkap Agus.
Apalagi berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia pada Desember 2021 lalu, ada 31.000 Aparatur Sipil Negara baik yang aktif maupun yang telah pensiun terdata menerima Bansos dari pemerintah. Hal ini menandakan data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataanya bermasalah.
Baca Juga: Cara Mencairkan BLT BBM di Kantor Pos dan Cek Penerima BLT BBM 2022
Kemensos pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.
Mengutip pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini di situs Sekretariat Kabinet, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal diperbarui setiap bulan untuk memastikan BLT BBM tepat sasaran.
“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” kata Risma.
Risma mengatakan, Kementerian yang dipimpinnya memiliki 70.000 pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.
Baca Juga: Politisasi Bansos Kenaikan BBM
Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 20,65 juta warga terdata sebagai penerima BLT BBM. Nilai BLT BBM untuk warga kurang mampi ini diberikan Rp600.000 yang dibagi Rp150.000 per orang per bulan selama empat bulan pada periode September hingga Desember 2022.
Syarat Penerima BLT BBM
1. Warga miskin atau rentan miskin.
2. Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.
3. Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos.
4. Warga atau pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta yang terkena dampak kenaikan BBM.
Bila merasa memenuhi syarat tersebut, setiap warga dapat cek status penerima BLT BBM Rp Rp 600.000 untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek penerima BLT BBM 2022 bisa dilakukan secara online lewat hp di website Kemensos yakni cekbansos.kemensos.go.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
