Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun terakhir terus terjadi. Kebijakan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga rokok dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).
Kenaikan harga yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada kenaikan rokok ilegal dan keberlangsungan IHT serta berpotensi menurunkan penerimaan negara.
Pandangan itu dikemukakan dalam penyampaian hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB-UB) dalam Forum Group Discussion bertajuk “Merajut Kebijakan di Sektor Industri Hasil Tembakau yang Berkeadilan”.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof.Candra Fajri Ananda, Ph.D mengatakan, Pemerintah perlu melakukan “rembug bersama” dengan semua pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka menentukan peta jalan (roadmap) kebijakan yang berkeadilan.
“Roadmap ini diharapkan menjadi guidance para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan terkait cukai IHT ke depan memberikan rasa keadilan dan tetap menjaga kesinambungan IHT,” kata Candra Fajri Ananda dalam keterangan resminya yang diterima Kontan.co.id, Jumat (24/9).
Baca Juga: Pelaku industri kembali meminta rencana kenaikan CHT dibatalkan
Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan meminta pemerintah untuk tidak menaikkan cukai pada tahun 2022.
“Jika pemerintah kembali menaikkan tarif cukai secara eksesif tahun depan, kami khawatir pelaku IHT tidak mampu bertahan yang dampaknya mengancam mata pencaharian hampir 6 juta tenaga kerja dalam mata rantai IHT,” tegasnya.
Menurut Henry, IHT bukan hanya industri yang padat karya namun juga padat aturan. Oleh karena itu, GAPPRI berharap ada roadmap IHT yang berkeadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga memberikan exit strategy bagi IHT.
Asisten deputi ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha Sekretariat Kabinet, Roby Arya Brata mendukung perlunya roadmap IHT sebagai jalan tengah untuk memperhatikan semua kepentingan.
“Roadmap itu nantinya berisi tahapan dan besaran kenaikan tarif cukai yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan namun juga fiskal dan non fiskal,” ujarnya.
