Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan.
Hal itu diketahui dari naskah Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial. Aturan itu merupakan struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membenarkan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangan resmi, Kamis (6/3).
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, masuknya sejumlah anggota PSI dalam struktur FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan tata kelola yang buruk.
Menurutnya, penunjukan anggota tersebut seharusnya melalui rekrutmen yang terbuka selain itu harus ada kepastian, kejelasan lewat proses seleksi.
“Jadi kalau ini tidak ada seleksi dan lebih banyak teman-temannya itu namanya ya tata kelola yang buruk, namanya ini kolusi dan nepotisme,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (6/3).
Baca Juga: Struktur FOLU Net Sink 2030 Didominasi Kader PSI, Menhut Raja Juli Buka Suara
Boyamin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dijelaskan bahwa tidak boleh membawa kolega dekat untuk jabatan yang bersifat strategis.
“Jadi menurut saya ini tidak pas dan harus diulang. Kalau versi saya diulang dan dilakukan rekruitmen oleh lembaga yang independen atau oleh Menpan RB, ada panitia seleksinya,” kata Boyamin.
Lebih lanjut, Boyamin menambahkan, meski tak digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan dari donasi melalui mitra, tetap sama saja.
“Donasi mitra itu kepada lembaga negara, itu tetap dianggap keuangan negara meskipun bukan dari APBN,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan OMO FOLU. Di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Lalu, Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon,
Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Baca Juga: Isu Reshuffle, Budi Ari, Raja Juli, Bahlil, Hingga Sri Mulyani Jadi Sorotan
Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya.
Selanjutnya: Diversifikasi Portofolio Investasi Optimalkan Imbal Hasil Saat Pasar Berfluktuasi
Menarik Dibaca: Ini Langkah Praktis Tarik Tunai BCA Tanpa Kartu ATM dengan Aman
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
