Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Langkah Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menjadi orang nomor satu di Kepolisian RI tampaknya berjalan mulus. Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan setuju mendukung Tito untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang bakal memasuki masa pensiun.
Meskipun bakal berjalan lancar, namun banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika nantinya Tito dilantik menjadi pimpinan Korps Bhayangkara ini. Ini tergambar dalam pernyataan pandangan fraksi ketika pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III pada Kamis (23/6)
Adapun PR besar yang menanti Tito antara lain, soal kepemilikan rekening gendut di pejabat kepolisian. Akbar Faisal, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem bilang, selama ini citra profesionalitas Polri dalam penegakan hukum masih buruk di mata masyarakat.
Apalagi, belakangan ini banyak muncul kasus korupsi yang menjerat perwira polri. Dengan begitu, perlu terobosan yang dilakukan agar pejabat polisi tidak tergiur dengan praktek korupsi. "Diakui atau tidak masih ada jering modal yang meguasai jejaring hukum kita, bagaimana konteks profesionalnya yang akan dilakukan Kapolri baru," kata dia.
Kemudian, pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh kepolisian hingga saat ini masih jalan di tempat. Keputusan promosi dan mutasi selama ini masih kerap dilakukan berdasarkan subjektivitas ketimbang kinerja.
Koordinasi antara Polri dengan intansi penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) kurang terjalin dengan baik. "Penanganan narkoba misalnya, langkah konkret dalam pemberantasan narkoba belum nampak, bahkan masih ada ego sektoral dalam penanganan narkoba ini, sehingga kasusnya terus terjadi," kata Sarifudin Sudding, anggota Komisi III fraksi Hanura.
Dalam penanganan terorisme, langkah yang dilakukan Datasemen Khusus (Densus) 88 Polri juga tengah mendapat sorotan. Sebab, penindakan kasus ini kerap kali lebih menonjolkan korban jiwa khususnya dari pelaku terorisme, bahkan sudah terdapat 121 pelaku yang tewas dalam penindakan.
Desmond Junaidi Mahesa, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerinda mengatakan, banyak hal yang harus dibenahi oleh Tito sebagai calon Kapolri. "Dari panitia kerja penegakan hukum Komisi III, ada setidaknya 50 laporan masyarakat yang harus ditindak lanjuti," kata dia.
Kasus tersebut antara lain, perkara Pasar Turi di Surabaya. Desmond menduga banyak pihak yang berkepentingan dalam kasus ini sehingga bisa membahayakan hilangnya aset negara. Permainan-permainan proses seleksi Bintara maupun Tamtama di daerah.
Tito Karnavian mengatakan, pihaknya siap mengatasi berbagai persoalan yang selama ini memperburuk citra kepolisian. Untuk rekening gendut pihaknya siap membentuk tim antikorupsi internal yang bertugas untuk mendata harta kekayaan di tubuh Polri.
Selain itu, Tito juga siap menerbitkan rancanan peraturan Kapolri yang akan menjelaskan jenis bisnis yang bisa dijalankam oleh anggota Polri. Pasalnya, selama ini kebijakan yang dituangkan dalam PP Nomo 1/2003 terkait kebolehan bisnis masih banyak celahnya, sehingga tidak sedikit anggota yang memanfaatkan bisnisnya untuk tindakan suap atau korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
