| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.929.000 -4.000 -0,21%
USD/IDR 16.274 -99,00 -0,60%
IDX 7.927 68,06 0,87%
KOMPAS100 1.113 9,98 0,90%
LQ45 829 6,70 0,81%
ISSI 265 0,63 0,24%
IDX30 429 3,15 0,74%
IDXHIDIV20 497 3,62 0,73%
IDX80 125 1,07 0,86%
IDXV30 133 1,90 1,45%
IDXQ30 139 1,18 0,85%

Segera Lahir, Apa Untungnya Keberadaan Kementerian Haji bagi Jemaah?

Selasa, 26 Agustus 2025 / 04:37 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai perubahan status menjadi kementerian memang berpotensi menambah pos anggaran, tetapi bisa lebih efisien jika dikelola tepat sasaran.

“Selama ini anggaran haji sangat besar, tapi koordinasinya sering tumpang tindih. Kalau jadi kementerian, harusnya ada satu pintu sehingga pemborosan bisa ditekan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya sistem digital agar alur administrasi lebih cepat dan akuntabel.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) juga menyambut positif.

“Kalau kementerian ini berdiri, kami berharap ada sinergi lebih baik antara pemerintah dan penyelenggara travel resmi. Jangan sampai biro perjalanan resmi diperlakukan sama dengan travel nakal yang abal-abal,” kata Ketua Amphuri, Firman M Nur.

Ia menambahkan, jemaah umrah juga membutuhkan kepastian harga tiket, akomodasi, dan perlindungan hukum.

Tonton: Arab Saudi Tegur Indonesia Soal Tingginya Jumlah Jemaah Haji yang Meninggal pada 2025

Diplomasi Lebih Kuat

Selain aspek manajemen dalam negeri, kementerian baru ini juga akan memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi.

Menurut anggota DPR dari Komisi VIII, Bukhori Yusuf, adanya Kementerian Haji membuat posisi setara dalam berhubungan dengan Kementerian Haji Arab Saudi.

“Kementerian Haji bisa langsung bernegosiasi setara dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Selama ini, posisi kita kurang kuat karena hanya sebatas direktorat jenderal. Dengan kementerian, bargaining kita akan lebih tinggi,” katanya.

Bagi calon jemaah, yang terpenting tentu bukan struktur kelembagaan, melainkan pelayanan. Seperti diungkapkan Siti Maryam, calon jemaah asal Bekasi yang telah menunggu antrean lebih dari 20 tahun.

“Yang penting bagi kami, antrean jangan makin lama, dan kalau berangkat semua urusan di Tanah Suci lancar. Kalau jadi kementerian bikin lebih baik, tentu kami senang,” katanya.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah menjadi momentum baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Perubahan ini bukan sekadar formalitas kelembagaan, tapi sebuah harapan besar agar pelayanan jemaah lebih profesional, anggaran lebih efisien, dan diplomasi Indonesia lebih kuat di level internasional.