Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Harris Hadinata
JAKARTA. Tim Reformasi Tata Kelola Migas menemukan kejanggalan pada impor minyak mentah yang dilakukan anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Trading Limited (Petral). Kejanggalan ini terjadi sebelum tugas Petral diambil alih Integrated Supplay Chain (ISC). Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengungkap mayoritas kebutuhan impor minyak mentah sudah dipasok oleh Petral.
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi mengatakan, Petral biasanya membuat kontrak impor minyak sebesar 8 juta barel-9 juta barel per bulan. Namun setelah transisi, ISC hanya mendapatkan kontrak impor 3 juta barel per bulan. "Yang 6 juta barel tersebut ditutup oleh Petral," kata dia kepada KONTAN, Senin (16/3).
Fahmi bilang, kontrak minyak mentah itu dilakukan oleh pejabat terdahulu, sebelum digantikan dengan pejabat yang sekarang. Kontrak tersebut diketahui memiliki tenor enam bulan atau hingga Juni 2015 mendatang. "Di masa transisi dari Petral ke ISC memang tidak bisa sekaligus seluruh impor diambil alih ISC. Saya menduga sisa impor tersebut masih dimainkan oleh Petral," jelasnya.
Sebagai pengingat, akhir tahun lalu Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau yang dikenal Tim Antimafia Migas telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait mekanisme pengadaan minyak impor yang dilakukan Pertamina. Salah satunya perihal pengadaan minyak langsung di Indonesia, tanpa harus lebih dulu melalui Petral.
Fahmi bilang, Sesuai rekomendasi tersebut Petral tidak dibubarkan dan tetap dipertahankan. "Tapi dilucuti kewenangan dalam impor minyak, Petral didorong menjadi trader profesional yang tidak lagi menjadi kepanjangan tangan Pertamina," tandasnya.
Ketika dihubungi, Vice Presiden ISC, Daniel Purba tidak menjelaskan secara detail. Namun ia menyebutkan, impor minyak mentah Indonesia seharusnya mencapai 12 juta barel per bulan. "Tapi saat ini yg dibeli ISC secara spot sekitar 2-3 juta barrel per bulan. Sisanya diambil dari term kontrak oleh ISC dan melalui Petral," jelas dia kepada KONTAN, Senin (16/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
