Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, kebijakan mobil murah atau LCGC (low cost green car) yang ditetapkan melalui PP No.41 tahun 2013 telah mengalami pembiasan.
SBY menegaskan, kebijakan mobil murah untuk diterapkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan.
"Apa yang selama ini saya ikuti rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu lalu," kata Presiden SBY pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11) seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
PP.No.41/2013 dan Permen No.33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau.
Kebijakan mobil murah yang dimaksud, Presiden menambahkan, adalah untuk memikirkan angkutan di pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan. "Bukan mobil-mobil kebutuhan pribadi," kata Presiden SBY.
Presiden meminta, penjelasannya ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pernah mempertanyakan kebijakan mobil murah.
SKP yang dihadiri hampir seluruh menteri KIB II ini mendengarkan penjelasan menteri terkait soal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014.
Kinerja Kementerian
Presiden SBY meminta kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto untuk melaporkan evaluasi kinerja kementerian/lembaga. Evaluasi terutama untuk mengetahui hasil implementasi dan kinerja sejumlah kementerian terhadap instruksi presiden.
"Karena kalau setiap instruksi tak dilaksanakan dengan baik dan kemudian kinerja juga tidak baik, maka kemudian kita merugi, anggaran sudah ada, instruksinya jelas, sudah masuk rencana, tetapi implementasi jauh dari sasaran yang dicapai," kata SBY, seraya menambahkan harapan agar pihak-pihak yang masih berada di bawah harapan segera memacu dan menyelesaikannya.
Presiden SBY berharap seluruh pihak, khususnya dalam 11 bulan mendatang, mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.
Daftar Negatif Investasi
SBY juga menyampaikan bahwa ia mengikuti perbincangan di ruang publik dan media massa. Misalnya, soal Daftar Negatif Investasi (DNI) yang seolah-olah sudah menjadi keputusan pemerintah atau presiden.
"Setelah dicek, jangankan pada tingkat presiden, pemikiran atau rencana ini juga belum dibahas pada tingkat Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Jelaskan kepada publik dengan gamblang bahwa itulah posisnya saat ini," kata Presiden SBY.
Selain itu, lanjut SBY, pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Filipina. Indonesia pernah mengalami bencana serupa, seperti tsunami di Aceh dan Nias beberapa tahun lalu.
Penyaluran bantuan kemanusiaan ke Filipina tersebut konkret, ril, dan sudah mulai dilaksanakan. "Juga akan saya sampaikan beberapa masukan terkait impelementasinya," SBY menambahkan.
Sebagaimana diketahui, Topan Haiyan telah menerjang Provinsi Leyte, Filipina tengah. Topan dengan kategori lima dan berkecepatan angin sekitar 275 km/jam tersebut meluluh lantakan rumah dan menenggelamkan ribuan orang hingga meninggal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
