kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Satgas PKH Cabut Izin RAPP, Sebanyak 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara


Jumat, 20 November 2026 / 17:28 WIB
Satgas PKH Cabut Izin RAPP, Sebanyak 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara
ILUSTRASI. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). (ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin)


Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). 

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, PT RAPP beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau. 

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” ucap Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026). 

Baca Juga: Defisit Transaksi Berjalan RI Diproyeksi Melebar, Jadi 1,76% dari PDB pada 2026

Dia menjelaskan, pencabutan PBPH PT RAPP berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang dan keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare. 

“Ada juga bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar,” ungkap dia.

Selain itu, Satgas PKH menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. 

“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ucap Barita. 

Meski demikian, Barita menggarisbawahi bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum dibebankan terhadap perusahaan. 

Baca Juga: DJP Tindak Lanjuti Temuan PPATK Dugaan Penghindaran Pajak Impor Mobil Mewah Rp 13 T

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 

“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” ungkap Barita. 

Keberadaan pabrik itu, kata Barita, juga mendorong masifnya perambahan kawasan hutan di sekitar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. 

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektar. 

“Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” pungkas dia.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/20/14053901/satgas-pkh-cabut-izin-pt-rapp-338536-hektare-kawasan-hutan-kembali-ke-negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×